Category Archives: Berita

Kecurangan Struktural UN Terjadi di Tujuh Daerah

TEMPO.CO, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat adanya kecurangan yang bersifat struktural pada Ujian Nasional di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di tujuh daerah, yaitu di Sumatera Utara, Brebes-Jawa Tengah, Pulau Muna-Sulawesi Tenggara, Bekasi-Jawa Barat, Pandeglang-Banten,

Kecurangan Struktural UN Terjadi di 7 Daerah

MedanBisnis – Jakarta. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat adanya kecurangan yang bersifat struktural pada ujian nasional tingkat SLTA di 7 daerah, yaitu Sumut, Brebes (Jawa Tengah), Pulau Muna (Sulteng), Bekasi (Jabar), Pandeglang (Banten), Jawa Timur dan DKI Jakarta. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/04/20/92213/kecurangan_struktural_un_terjadi_di_7daerah/#.T5F-h7MzCQx

Pemberantasan Korupsi Menjadi Gerakan Nasional

  Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki (kedua kanan) bersama Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi untuk Pendidikan Rakyat (Sahdar) Medan TR Arif Faisal (kedua kiri), Manager Advokasi Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Semarang Agus Yahya (kiri), dan Wamenkumham Denny Indrayana (kanan)

Diajukan ke Komisi B Mengatur Sistem Penerimaan Siswa Baru

Serikat Guru Indonesia (Segi) Kota Medan bersama LSM Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SaHdar) akan menyerahkan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pendidikan partisipatif, kepada Komisi B DPRD Medan hari ini, Kamis (27/10). Penyerahan draft ranperda pendidikan itu

SAHdaR Identifikasi Calon Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara

Sentra Advokasi untuk Pendidikan Rakyat (SAHdaR) mengirimkan tim melakukan identifikasi terhadap calon anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sejak Senin (20/12/2010). Syaiful Anwar dan Ahmad Al Marisi dari tim satu melakukan identifikasi tiga orang calon anggota Komisioner Komisi Informasi

Pemilihan Calon Anggota KIP Sumut Mandeg

Seleksi anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara mandeg sejak tiga bulan lalu. Beberapa lembaga swadaya masyarakat mendesak agar Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut bertindak nyata untuk membantu penuntasan pembentukan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara. “Kalau masalah