Monitoring Peradilan

SIDANG KORUPSI ADD TANAH BESIH, KADES TIDAK REALISASIKAN DANA PEMBANGUNAN

[Pendidikanantikorupsi.org] Senin 9 Desember 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tanah Besih kecamatan Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Adapun saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini sebanyak dua orang antara lain Syaiful Azhar S.H mantan Camat Tebing Syahbandar dari 3 Maret 2017-19 April 2018 dan Darma Syahputra karyawan Bank Sumut, keduanya diperiksa  Majelis Hakim secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan Syaiful Azhar, Darma Suwardi selaku Kepala Desa Tanah Besih tidak merealisasikan program pembangunan fisik  berupa pengaspalan jalan sepanjang 450 Meter dan lebar 3 Meter hingga Tahun 2017 berakhir. Padahal sebelumnya program pembangunan fisik tersebut sudah ditetapkan di APBDes Tahun 2017 bersamaan dengan program  pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan. “Program pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan yang sudah direalisasikan pun tidak ada SPJ nya”, ungkap mantan camat tebing syahbandar tersebut.

Syaiful Azhar juga mengatakan telah berupaya mengingatkan Darma Suwardi untuk segera melaksanakan pembangunan fisik yang belum direalisasikan dan membuat SPJ program yang sudah dilaksanakan, namun Darma Suwardi sulit untuk dihubungi dan ditemui olehnya. melihat kondisi tersebut Syaiful Azhar sempat melayangkan surat teguran satu, teguran dua dan teguran tiga ke desa Tanah Besih. “Tapi itu pun tidak direspon” ujar Syaiful Azhar.

Sementara itu, saksi lainnya Darma Syahputra yang merupakan karyawan Bank Sumut menjelaskan bahwa  Darma Suwardi bersama M. Noor (bendhara desa) hanya sekali mencairkan dana Desa ke Bank Sumut sebesar Rp. 560 juta di bulan Mei tahun 2017.

Sebelumnya Darma Suwardi dan M. Noor ditetapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf B, Subsider Pasal 3 ayat Pasal 18 ayat 1 Huruf B UU Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara senilai Rp. 747.527.777. ( Sry)