Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 19 Februari 2024. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, kembali menggelar sidang kasus korupsi pengelolaan Uang Persediaan (UP) Sekretariat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Agenda persidangan kali ini ialah pembacaan Duplik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang Cakra 8 PN Medan.
Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yusuf Siagian (Eks Sekretaris Daerah Labuhanbatu) dalam Dupliknya menyatakan bahwasanya tetap mempertahankan dalil-dalil Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa. Selain itu, JPU dalam Repliknya tidak menyanggah ataupun membantah terhadap uraian dalam Pleidoi. Atas alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yusuf Siagian menyimpulkan bahwasanya JPU telah membenarkan dan sepakat terhadap Pleidoi Terdakwa.
Selain itu, Terdakwa menyampaikan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak benar atas tindakan JPU yang selalu mengaitkan antara jabatan ataupun kedudukan Terdakwa dengan pertanggungjawaban atas permasalahan penyelewengan penggunaan keuangan negara atau keuangan kas daerah pada Tahun Anggaran 2017. Akan tetapi, ketika pemeriksaan pembuktian di persidangan terungkap fakta dugaan yang melakukan penyelewengan tersebut adalah Terdakwa Elida Rahmayanti yang juga sebagai saksi dalam kasus ini.
Majelis Hakim menunda persidangan hingga Kamis, 29 Februari 2024 dengan agenda Pembacaan Putusan. (Cerah, Farhan, Ashari)
Yuk komen pakai Facebook mu yang keren
