Apa! Pejabat dan Surat Kabar Harian Mendapat Bansos?

Sabtu, 20 April 2013

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lisanuddin, terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Umum Tahun 2010, yang didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 256.534.845,- kembali di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari Medan, Jum’at (19/04).

Acara sidang kali ini adalah mendengar keterangan saksi, yaitu Plt. Biro Umum Farida dan mantan Bendahara Rutin Biro Umum Aminuddin.

Dalam kesaksiannya, Farida mengungkapkan, banyak media/surat kabar harian yang menerima dana bantuan. Media/surat kabar harian ini, lanjutnya, masuk melalui Biro Umum, namun dirinya lupa nama dan jumlah surat kabar harian yang menerima bantuan.

Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi, terungkap pula dana bantuan sosial sekitar Rp 300 Juta dipergunakan untuk membiayai papan bunga yang diajukan atas nama pejabat dengan menggunakan proposal.

Mengenai sisa uang bantuan sosial yang menjadi kerugian negara, Farida mengaku pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak disalurkan, “tapi kata bendahara, tanggung, nunggu desember,” jelas Farida.

Selanjutnya, pada bulan desember, saksi tidak lagi menyarankan kepada terdakwa karena telah digantikan oleh Alm. Anshari Siregar.

Menurutnya, jika terdapat sisa uang yang tidak terealisasikan, maka bendahara wajib mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Batas pengembaliannya, lanjut farida, diakhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2010.

Hal ini juga dibenarkan saksi Aminuddin, yang menerangkan, pengembalian sisa uang biasanya diakhir tahun. “Kalau tahun 2010, maka 31 Desember 2010,” terangnya. Meskipun demikian, lanjut Aminuddin, boleh saja sisa uang dikembalikan melewati batas tahun anggaran 2010, tetapi paling lama tanggal 5 Januari 2011.

Kenyataannya, sisa uang bantuan sosial pada Biro Umum tahun 2010 yang dikelola terdakwa baru dikembalikan di tahun 2012. Saat saksi Farida ditanya majelis hakim mengenai orang yang bertanggungjawab atas dana bantuan sosial, dia menjawab tidak mengetahui.

Tak hanya itu, Aminuddin juga mengungkapkan, selama menjabat sebagai Bendahara Rutin, dia pernah membantu terdakwa perihal pembayaran bantuan sosial kepada penerima. Bantuan yang diberikan Aminuddin kepada terdakwa dilakukan dengan cara membayar lebih dahulu bantuan sosial kepada penerima dengan menggunakan anggaran rutin di Biro Umum. (Tan/Day)

 

 

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Korupsi Dana Bos di SMK Swasta Porsea, Para Terdakwa Divonis Berbeda
Sidang Putusan Dugaan Korupsi Mantan Kadis Pendidikan Kota Binjai, di Tunda
Catatan Akhir Tahun 2024 : Pemberantasan Korupsi Tanpa Penegakan Hukum, Peradilan Tidak Bebas dalam Tahun-Tahun Politik
Mantan Kadinkes Tapteng Diadili Terkait Kasus Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas
Bumerang, Saksi Meringankan menjadi Memberatkan Terdakwa Dugaan Korupsi ADD Desa Sibulele Muara
Pledoi Belum Siap, Persidangan Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Fisik KDP pada Balai K3 Medan ditunda
Dugaan Korupsi Berjamaah di Bandara Kualanamu Tahun 2017, Potensi Rugikan Negara Rp7,1 Miliar
Sidang Perdana Dugaan Korupsi Railink Stasiun Bandara Kualanamu, Potensi Rugikan Negara Rp5,77 Miliar
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 31 Desember 2024 - 03:56 WIB

Korupsi Dana Bos di SMK Swasta Porsea, Para Terdakwa Divonis Berbeda

Senin, 30 Desember 2024 - 13:29 WIB

Sidang Putusan Dugaan Korupsi Mantan Kadis Pendidikan Kota Binjai, di Tunda

Senin, 30 Desember 2024 - 04:16 WIB

Catatan Akhir Tahun 2024 : Pemberantasan Korupsi Tanpa Penegakan Hukum, Peradilan Tidak Bebas dalam Tahun-Tahun Politik

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:55 WIB

Mantan Kadinkes Tapteng Diadili Terkait Kasus Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:44 WIB

Bumerang, Saksi Meringankan menjadi Memberatkan Terdakwa Dugaan Korupsi ADD Desa Sibulele Muara

Berita Terbaru