Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi MAN 3 Medan

Selasa, 5 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan Nurkholidah Lubis bersama Parsaulian Siregar, mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp311 juta.

Sidang Pembacaan Dakwaan ini dilaksanakan di ruang sidang cakra 5 PN Medan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut (JPU), mereka diduga melakukan korupsi pungutan sumbangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2022–2023.

Atas perbuatan tersebut, JPU menjerat para terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp311.996.000,” ucap (JPU), Fauzan Irgi Hasibuan membaca dakwaan, Senin (4/3/2024).

Diketahui, perbuatan terdakwa Nurkholidah Lubis diduga telah melawan hukum melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana tersebut dimulai dari membuat dokumen proposal permohonan pengadaan rehabilitasi ruang belajar dan meubeler meja kursi belajar siswa yang ditandatanganinya pada 29 Juni 2022.

Kemudian, Putri Rizky Amaliah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan periode 2022–2023 diperintahkan Terdakwa untuk membayar tunjangan wali kelas dan pengganti transportasi sejumlah Rp119.900.000 dengan menggunakan uang sumbangan sarana dan prasarana (sarpras).

Terdakwa Nurkholidah Lubis juga meminjam uang sumbangan sarana prasarana (sarpras) PPDB TA 2022–2023 sebesar Rp50 juta kepada Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan. Uang pinjaman sumbangan sarpras itu digunakan terdakwa untuk kegiatan non-kegiatan belajar mengajar (KBM).

Namun, terdakwa Nurkholidah Lubis tidak menyerahkan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang pinjaman tersebut. Terdakwa malah memberikan pekerjaan rehabilitasi Rencana Kerja Sekolah (RKS) kepada terdakwa Parsaulian Siregar yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang pekerjaan konstruksi dengan anggaran sebesar Rp277.180.000.

Kemudian, Bendahara Pengeluaran Komite MAN 3 Medan diperintahkan oleh terdakwa Nurkholidah Lubis untuk menuliskan kwitansi pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas senilai Rp277.180.000.

Setelah dakwaan tersebut dibacakan, Penasihat Hukum (PH) kedua terdakwa tidak megajukan nota keberatan (Eksepsi) atas dakwaan JPU. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Oloan Silalahi, menunda sidang hingga Senin, 18 Maret 2024 dengan agenda berlanjut dengan agenda pemeriksaan alat bukti keterangan saksi-saksi. (Jamaluddin Barutu)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 410 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru