Terdakwa Menangis Membaca Pleidoi

Selasa, 28 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa Moris Membaca Pleidoi

Terdakwa Moris Membaca Pleidoi

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 27 Mei 2024. Persidangan dugaan kasus korupsi eradikasi lahan di perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU), kembali di gelar. Agenda persidangan kali ini ialah pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa Moris dan penasihat hukumnya.

Terdengar isak tangis ketika terdakwa Moris membacakan nota pembelaannya. Ia menerangkan bahwasanya ketika ditetapkan sebagai tersangka dan berada di rumah tahanan (Rutan) hatinya terasa hancur sehancurnya. Kemudian, ia mengalami kesulitan dalam memikirkan keluarganya. Karena ia meninggalkan seorang istri baru saja melahirkan dan memiliki anak masih berumur 2 tahun 7 bulan.

Moris harus menafkahi keluarganya sebab ia merupakan tulang punggung keluarga. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukannya sehingga istrinya harus berjuang sendiri untuk menafkahi keluarga kecilnya. Oleh karena itu, ia memohon maaf dan meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan perbuatanya. Sebab, ia belum pernah di pidana, menunjukkan sikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Moris menyesali peristiwa ini dan memohon agar mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya.

Moris dalam Pleidoi pribadinya menerangkan bahwasanya dalam perkara ini ia berperan sebagai direktur PT Kartika Berkah Bersama sebuah perusahaan yang menyediakan alat berat lalu di sewa untuk keperluan eradikasi di PT PSU. Kemudian, ia menyatakan tidak pernah menjual tanah limbah dari hasil pengerukan ke proyek jalan tol sebagaimana yang di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan ia menyatakan tidak pernah menerima uang terkait pengerjaan jual tanah limbah tersebut. Ia hanya menerima uang sewa alat berat saja.

Keterangan yang sama kembali ia tegaskan bahwasanya tidak ada menjual, bahkan berkontrak kepada perusahaan penyedia jalan tol seperti PT Waskita, PT Hutama Karya dan PT Presisi baik secara pribadi maupun atas nama perusahaan.

Setelah Moris membacakan Pledoi, dilanjutkan oleh Penasihat Hukumnya (PH) untuk membacakan Pleidoi. Bahwasanya Tim JPU Koneksitas pernah datang ke rumah Moris untuk memasang spanduk pemblokiran dan plang sita terhadap objek bangunan rumah milik Moris dengan tinggi sekitar 3 meter.

Kedatangan Tim JPU mendapatkan perhatian warga setempat. Tindakan tersebut PH Moris merasa keberatan kemudian dituangkan dalam Pleidoi. Menurut PH Moris,  prosedur pemblokiran tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian, PH Moris menerangkan warga sekitar pernah bertanya kepada tim JPU Koneksitas terkait surat izin ataupun surat perintah tugas, lantas mereka tidak menjawab dan pergi begitu saja.

Oleh karena itu, menurut PH Moris hal tersebut merupakan tindakan yang membuat keluarga Moris merasa malu di tengah masyarakat. PH Moris menyatakan bahwasanya tidak ada pemberitahuan apapun yang di terima oleh PH ataupun Moris secara pribadi terkait tindakan yang akan dilakukan oleh JPU Koneksitas.

Terkait penetapan penyitaan objek rumah milik Moris, PH meminta agar di bacakan di persidangan dan juga mengajukan keberatan atas tindakan JPU. Lantas Majelis Hakim menanggapi agar keberatan tersebut di tuangkan ke dalam Nota Pembelaan Terdakwa.

Kemudian, setelah di konfirmasi kepada PH bahwasanya yang melakukan penyitaan terhadap objek bangunan milik moris ialah JPU Koneksitas yang bersidang di pengadilan Tipikor. Bahkan mereka juga yang menjadi penyidiknya, petugas sitanya, jaksa peneliti perkara ini dan mereka pula sebagai jaksa penuntut. Menurut PH, hal demikian sangat janggal dan tidak berdasarkan hukum, sehingga meminta kepada Majelis Hakim agar tindakan tim JPU Koneksitas yang melakukan penyitaan dapat di batalkan demi hukum.

Akhirnya, diujung pembacaan Pleidoi PH Moris meminta kepada Majelis Hakim dalam amar putusannya agar menyatakan terdakwa tidak bersalah sebagaimana tuntutan JPU, menyatakan barang yang telah di sita tidak berkekuatan hukum tetap dan batal demi hukum, meminta hukuman seadil-adilnya.

Usai membaca Pleidoi, sidang di tunda hingga Rabu, 29 Mei 2024 dengan agenda Replik.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum
Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan
Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Dituntut 5 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19
Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:31 WIB

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

Kamis, 13 Juni 2024 - 03:33 WIB

Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:30 WIB

Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:23 WIB

Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Jumat, 7 Juni 2024 - 04:57 WIB

Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan

Selasa, 4 Juni 2024 - 04:47 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19

Sabtu, 1 Juni 2024 - 05:45 WIB

Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

Bupati Labuhanbatu Diduga Menerima Suap Rp4,9 Miliar

Berita Terbaru