Korupsi: Mahyarudin; “Pekerjaan Fisik (CV. Cahaya Gemilang) 0 Persen”

Senin, 16 April 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org. (Kab. Labuhanbatu Selatan) Direktur CV. Cahaya Gemilang, Ahmad Syafril Lubis kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin, (16/04).

Terdakwa menjalani persidangan terkait tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan jurusan Tolan-Lohsari di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tahun anggaran 2009 senilai Rp92.273.700.  dari nilai kontrak Rp307.579.000.

Acara sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi Mahyaruddin Dalimunthe selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pemeliharaan jalan jurusan Tolan-Losari dikecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam keterangannya, saksi mengatakan, bahwa pihak kedua Ahmad Safril Lubis selaku Direktur CV Cahaya Gemilang tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. “Patok ulang tidak dikerjakan dan pekerjaan fisik 0% atau sama sekali tidak dikerjakan,” terangnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kewajibannya, Saksi Mahyarudin pun menerbitkan surat teguran dua kali kepada Ahmad Safril Lubis. Akan tetapi, surat tersebut tidak pernah sampai kepada Ahmad Safril Lubis, karena Mahyaruddin tidak tahu alamat pastinya.

Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai uang muka, saksi mengatakan, “uang muka telah diterima sebesar Rp 92 juta lebih, tapi kapan diterima saya kurang tahu,” ucapnya saat di depan persidangan.

Mahyaruddin juga menambahkan kalau dirinya tidak setuju dengan pencairan uang muka disebabkan terdakwa belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. “Pada awalnya saya tidak setuju mencairkan uang muka dan saya tidak pernah merekomendasikan, tapi karna saya bawahan disitulah kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) menyuruh saya untuk meneken,” terangnya.

Ketika pekerjaan tidak dikerjakan, saya telah menyuruh Kepala Dinas secara lisan untuk melakukan klaim asuransi tapi kepala dinas tidak pernah melakukannya.

Alasan saksi mengapa bukan ia yang melakukan klaim, dikarenakan saksi berpedoman kepada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU. Yang mana di SK saksi tidak dapat mengkalaim uang jamianan apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh terdakwa.

Hal ini membuat jaksa jengkel. Jaksa mengatakan, “dikontrak tidak ada mengatakan bahwa Pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak dapat mengklaim melainkan atas instruksi Kadis,”bantahnya.

Sebelum sidang ditutup, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yang  sama sekali dinilai tidak benar. “Tidak benar 0% majelis, yang benar adalah 30%,” bantahnya. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB