Kamis, 24 Mei 2018. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menyidangkan dugaan kasus korupsi rigid beton di Sibolga. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari  BUD (Bendahara Umum Daerah).

Berdasarkan keterangan saksi BUD membenarkan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang sah. Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah berhak mencarikan apabila SPM sudah diserahkan. saksi juga menerangkan bahwa tanggung jawab Pengguna Anggaran berada dalam lingkup administratif saja. “jadi kalau P.A sudah membuat SPM, kami BUD akan mencairkan” tuturnya.

Berdasarakan penuturannya Anggaran yang digunakan untuk pembayaran projek kali ini berasal dari APBD 2014. ketika ditanya perihal apakah ada lelang ulang, saksi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Lebih lanjut menurut keterangan saksi, pembayaran tetap dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai sepenuhnya oleh rekanan, dan dilakukan setelah jatuh tempo pemiliharan. (TFH)

http://pendidikanantikorupsi.org/sidang-rigid-beton-saksi-bustanul-arifin/