KORUPSI PENGADAAN KAPAL, NORA BUTAR BUTAR DIVONIS 6 TAHUN

Jumat, 20 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (19/12/19)  kembali menyidangkan perkara korupsi pengadaan kapal di Dinas Kebudayaan Periwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim J. Simarmata, dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan agenda Pledoi dan Pembacaan Putusan oleh terdakwa Nora Butar Butar selaku wakil direktur CV Khayla Primana Nusa. Ketua Majelis Hakim J. Simarmata., S.H., M.H menjelaskan bahwa batas waktu persidangan sudah hampir habis, sehingga agenda pembacaan putusan harus segera dilakukan setelah pledoi terdakwa dibacakan.

Setelah palu hakim diketuk sebagai tanda membuka sidang, seperti biasa Ketua Majelis Hakim langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah siap untuk mengikuti agenda sidang hari ini. Ketua Majelis langsung meminta Penasihat Hukum untuk membacakan pledoi yang sudah disiapkan, namun karena terdakwa Nora Butar Butar mengaku membawa pembelaan maka ia diberikan kesempatan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan pledoinya

Sebelum membacakan pembelaanya terdakwa meminta waktu untuk menjelaskan kronologis kasus yang ia alami, namun Ketua Majelis Hakim meminta terdakwa fokus kepada kesimpulan pembelaan selama sidang. Sehingga terdakwa dalam pembelaanya hanya membahas perihal tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak berkeadilan. Terdakwa mengaku timbulnya masalah kekurangan uang dalam pembuatan kapal terjadi karena waktu termin pengerjaan yang seharusnya adalah 6 bulan, sementara ia hanya diberikan termin 3 bulan di dalam kontrak pekerjaan. Lebih lanjut, sambil menangis dan mengaku menyesal terdakwa menyampaikan bahwa ia seharusnya membaca dan mengkoreksi pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya menandatangani dokumen.

Lebih lanjut setelah pembacaan pledoi dilakukan oleh terdakwa, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk membacakan Pembelaannya. Penasihat Hukum hanya menyampaikan kesimpulan bahwa terdakwa telah menyesal dan meminta keringanan hukuman, sebab ia merupakan orang tua tunggal dari empat orang anak, tidak pernah bermasalah dengan hukum, dan selalu koperatif dalam persidangan.

Setelah pembacaan pledio dari Terdakwa Nora Butar Butar dan Penasihat Hukum dilakukan, Ketua Majelis Hakim langsung menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum Dawin Sofia Gaja apakah memiliki tanggapan terhadap pembelaan tersebut. Namum Jaksa Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Negeri Dairi menyatakan tidak ada tanggapan dan tegas “tetap pada tuntutan”.

Oleh karena agenda pembacaan pledio sudah selesai, Ketua Majelis Hakim langsung menskors sidang untuk bermusyawarah dengan kedua anggota majelis hakim. (Seperti hal yang sudah disampaikan Ketua Majelis Hakim sebelumnya kepada terdakwa di awal persidangan mengenai waktu yang sudah hampir habis, Ketua Majelis Hakim langsung menyampaikan putusan tanpa menunda sidang).

Setelah beberapa saat bermusyawarah, Ketua Majelis Hakim langsung mencabut skors dan membuka sidang, Majelis menyampaikan bahwa mereka hanya akan membacakan amar putusan tanpa membaca pertimbangan hukum. Ketua Majelis Hakim dalam penyampaianya menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah terhadap dakwaan jaksa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Antara lain karena tidak menjalankan program pemerintah, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan mengadili terdakwa Nora butar Butar dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun 10 bulan dan denda 200 Juta Subsdier 3 Bulan penjara kepada terdakwa Nora Butar Butar. Lebih jauh terdakwa juga dikenakan uang pengganti sebesar 309 juta subsider 3,5 tahun penjara. Terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini terdakwa menyatakan banding.

Sebelumnya terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan tuntutan selama 7 Tahun penjara denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan penjara dengan Uang Pengganti Rp 309. Juta subsider 3,5 tahun penjara apabila tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara.

Terdakwa Menyampaikan Pembelannya Kepada Ketua Majelis Hakim

Perlu diketahui bahwa sebelumnya tiga orang terdakwa antara lain Naik Capah, Naik Kaloko dan Pardamean dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan, namun pada tingkat Banding ketiga terdakwa divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Medan. (Ibr)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum
Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan
Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Dituntut 5 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19
Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:31 WIB

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

Kamis, 13 Juni 2024 - 03:33 WIB

Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:30 WIB

Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:23 WIB

Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Jumat, 7 Juni 2024 - 04:57 WIB

Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan

Selasa, 4 Juni 2024 - 04:47 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19

Sabtu, 1 Juni 2024 - 05:45 WIB

Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

Bupati Labuhanbatu Diduga Menerima Suap Rp4,9 Miliar

Berita Terbaru