Pendidikanantikorupsi.org. Majelis Hakim menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan 2 terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik (HAM) Medan sebesar Rp8 Miliar. Sidang dilaksanakan di ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Adapun 2 terdakwa yang mengajukan eksepsi tersebut ialah Mangapul Bakara selaku mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) dan mantan Bendahara Pengeluaran, Ardiansyah Daulay.
Dalam pertimbangan putusan selanya, Majelis Hakim yang diketuai Nurmiati menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah cermat, jelas, dan lengkap.
Selain itu, Hakim juga menilai eksepsi yang diajukan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (PH) telah memasuki pokok perkara. Maka oleh karena itu, eksepsi tidak dapat diterima.
Dalam putusan sela, pada intinya Majelis Hakim menolak eksepsi dan memerintahkan JPU untuk melanjutkan persidangan hingga putusan akhir.
“Menyatakan eksepsi yang diajukan PH para terdakwa tersebut tidak dapat diterima. Memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” ucap Nurmiati.
Untuk diketahui, selain kedua terdakwa tersebut, ada juga Bambang Prabowo selaku mantan Direktur Utama (Dirut) RSUP HAM Medan yang turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Namun, Bambang tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang JPU.
Dalam kasus ini, ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Serta dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai membacakan putusan sela tersebut, selanjutnya Hakim menunda persidangan hingga Jumat (26/7/24) dengan agenda pemeriksaan alat bukti saksi.
