Sidang Putusan Kasus Korupsi Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan

Selasa, 16 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 15 Juli 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, membuka sidang pembacaan putusan kasus korupsi Mantan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan dan rekan di ruang Cakra 9 PN Medan.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh M Nazir, menghukum Nurkholidah Lubis (Kepala Man 3 Medan) dan Parsaulian Siregar (Rekanan) dengan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara atas keterlibatan mereka dalam kasus korupsi pungutan sumbangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2022–2023.

Hukuman pidana penjara ini lebih ringan ketimbang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selanjutnya menurut Majelis Hakim, jumlah kerugian keuangan yang timbul akibat perbuatan korupsi para terdakwa, yaitu sebesar Rp152.180.000 (Rp152 juta). Sedangkan, menurut JPU sebesar Rp311.996.000 (Rp311 juta).

Majelis Hakim menilai, perbuatan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan untuk Nurkholidah dan 3 bulan untuk Parsaulian.

Selain denda, terdakwa Nurkholidah Lubis dihukum untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp40.180.000 (Rp40 juta). Dengan ketentuan, apabila UP tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh JPU. Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Teruntuk terdakwa Parsaulian Siregar, ia juga di hukum untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp112 juta. Dengan ketentuan, apabila UP tersebut tidak dibayar dalam wakti 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh JPU. Jika harta benda Parsaulian juga tidak mencukup untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Pemberian hukuman UP dalam putusan Majelis Hakim tersebut juga lebih ringan ketimbang tuntutan dari JPU, yaitu untuk Nurkholidah dituntut membayar UP Rp169 juta sedangkan Parsaulian dituntut membayar UP sebesar Rp142 juta.

Majelis Hakim juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa, yaitu telah merugikan MAN 3 Medan dan perbuatan terdakwa Nurkholidah Lubis tidak mencerminkan nilai seorang guru yang mengayomi. Lalu hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dipenjara dan terdakwa Nurkholidah Lubis sebagai seorang guru yang dihormati untuk pendidikan MAN 3 Medan.

Setelah mendengarkan pembacaan putusan tersebut dengan kompak para terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut dan belum menentukan sikap melakukan upaya hukum banding atau tidak.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

PPAT dan Pejabat BPN Langkat Dihadirkan Sebagai Saksi dalam Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar
Pejabat BPN Langkat, Hadir Sebagai Saksi Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda
Sidang Pemeriksaan Saksi Lanjutan Dugaan korupsi Railink Bandara Kualanamu Berpotensi Rugikan Negara 5,77 Miliar
Dugaan Oknum Anggota DPRD Turut Menikmati Aliran Dana Korupsi DAK Disdik Kab. Madina Tahun 2020
Diduga Lebih 105 Hektar Terdakwa Menguasai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa di Kab. Langkat
Sidang Dugaan Perkara Korupsi di BPBD Kabupaten Batu Bara
Berita ini 148 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:29 WIB

PPAT dan Pejabat BPN Langkat Dihadirkan Sebagai Saksi dalam Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:27 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar

Selasa, 4 Februari 2025 - 05:00 WIB

Pejabat BPN Langkat, Hadir Sebagai Saksi Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:42 WIB

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:26 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Lanjutan Dugaan korupsi Railink Bandara Kualanamu Berpotensi Rugikan Negara 5,77 Miliar

Berita Terbaru

Aktivitas

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda

Jumat, 31 Jan 2025 - 07:42 WIB