PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. Gatot Pujo Nungroho mantan Gubernur Sumatera Utara kembali di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Senin 23 Agustus 2015, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima orang saksi yakni Hasban Ritonga selaku Wakil Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sumatera Utara tahun 2013 sampai Mei 2014, Nurdin Lubis selaku Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD pada tahun 2013, Saksi Baharuddin Siagian selaku Biro Keuangan sekaligus Sekretaris TAPD pada tahun 2013, Mahmud Sagala selaku Biro Keuangan sekaligus Sekretaris TAPD tahun 2012 dan Raja Indra Saleh selaku Kuasa Pejabat Keuangan Daerah yakni sebagai Pejabat Pencairan Keuangan tahun 2013.
Proses pemeriksaan saksi kali ini dilakukan secara bersama-sama karena keterangan yang diberikan dari kelima orang saksi saling berkaitan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sekaligus terhadap kelima orang saksi tersebut.
Kelima saksi dari TAPD menerangkan bahwa tugas mereka adalah menyampaikan hasil rekomendasi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai lembaga-lemaga yang lolos verifikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial. selain hal tersebut saksi di atas juga menerangkan bahwa ada tujuh belas SKPD dan lima Kepala Biro untuk melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga penerima dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012-2013.
Saksi Nurdin menerangkan bahwa ia mengetahui adanya perihal dana hibah dan bansos, ketika sedang membahas anggaran secara keseluruhan. Saksi Nurdin Lubis juga menerangkan mengenai mekanisme pencairan dana hibah dan bansos yang dilakukan oleh Biro Keuangan Sumatera Utara.
Kuasa Pejabat Keuangan Daerah tahun 2013 yakni Raja Indra Saleh menerangkan bahwa mekanisme pencairan dana hibah dan bansos dimulai dari SKPD yang merekomendasikan lembaga-lembaga penerima hibah dan bansos ke Biro Keuangan, selanjutnya diteruskan kepada saksi untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, kemudian diteruskan ke Bendahara untuk membuat SP2D.
Saksi Nurdin Lubis menerangkan bahwa ia mendapat arahan dari Gubernur untuk memasukkan lima nama lembaga sebagai penerima dana hibah dan bansos di dalam Perubahan APBD Sumatera Utara tahun 2013. Saksi juga menerangkan bahwa kelima lembaga tersebut tidak dievaluasi oleh SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi lembaga yang direkomendasi oleh Gubernur tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana mestinya disampaikan kepada Biro Keuangan Sumatera Utara.
Setelah pemeriksaan dilakukan Majelis Hakim mempersilahkan kelima saksi untuk meninggalkan ruang persidangan, dan menutup sidang sampai dengan hari Kamis 25 Agustus 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (Ldn)
