Nurdin Lubis Mengakui Adanya Arahan Dari Gatot Terkait Penerima Bansos

Selasa, 23 Agustus 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. Gatot Pujo Nungroho mantan Gubernur Sumatera Utara kembali di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Senin 23 Agustus 2015, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima orang saksi yakni Hasban Ritonga selaku Wakil Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sumatera Utara tahun 2013 sampai Mei 2014, Nurdin Lubis selaku Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD pada tahun 2013, Saksi Baharuddin Siagian selaku Biro Keuangan sekaligus Sekretaris TAPD pada tahun 2013, Mahmud Sagala selaku Biro Keuangan sekaligus Sekretaris TAPD tahun 2012 dan Raja Indra Saleh selaku Kuasa Pejabat Keuangan Daerah yakni sebagai Pejabat Pencairan Keuangan tahun 2013.

Proses pemeriksaan saksi kali ini dilakukan secara bersama-sama karena keterangan yang diberikan dari kelima orang saksi saling berkaitan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sekaligus terhadap kelima orang saksi tersebut.

Kelima saksi dari TAPD menerangkan bahwa tugas mereka adalah menyampaikan hasil rekomendasi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai lembaga-lemaga yang lolos verifikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial. selain hal tersebut saksi di atas juga menerangkan bahwa ada tujuh belas SKPD dan lima Kepala Biro untuk melakukan verifikasi terhadap lembaga-lembaga penerima dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012-2013.

Saksi Nurdin menerangkan bahwa ia mengetahui adanya perihal dana hibah dan bansos, ketika sedang membahas anggaran secara keseluruhan. Saksi Nurdin Lubis juga menerangkan mengenai mekanisme pencairan dana hibah dan bansos yang dilakukan oleh Biro Keuangan Sumatera Utara.

Kuasa Pejabat Keuangan Daerah tahun 2013 yakni Raja Indra Saleh menerangkan bahwa mekanisme pencairan dana hibah dan bansos dimulai dari SKPD yang  merekomendasikan lembaga-lembaga penerima hibah dan bansos ke Biro Keuangan, selanjutnya diteruskan kepada saksi untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, kemudian diteruskan ke Bendahara untuk membuat SP2D.

Saksi Nurdin Lubis menerangkan bahwa ia mendapat arahan dari Gubernur untuk memasukkan lima nama lembaga sebagai penerima dana hibah dan bansos di dalam Perubahan APBD Sumatera Utara tahun 2013. Saksi juga menerangkan bahwa kelima lembaga tersebut tidak dievaluasi oleh SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi lembaga yang direkomendasi oleh Gubernur tidak ada membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana mestinya disampaikan kepada Biro Keuangan Sumatera Utara.  

Setelah pemeriksaan dilakukan Majelis Hakim mempersilahkan kelima saksi untuk meninggalkan ruang persidangan, dan menutup sidang sampai dengan hari Kamis 25 Agustus 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (Ldn)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum
Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan
Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Dituntut 5 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19
Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:31 WIB

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

Kamis, 13 Juni 2024 - 03:33 WIB

Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:30 WIB

Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:23 WIB

Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Jumat, 7 Juni 2024 - 04:57 WIB

Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan

Selasa, 4 Juni 2024 - 04:47 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19

Sabtu, 1 Juni 2024 - 05:45 WIB

Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

Bupati Labuhanbatu Diduga Menerima Suap Rp4,9 Miliar

Berita Terbaru