PJ KADES DIDAKWA KORUPSI

Selasa, 20 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG.] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang Terdakwa mantan PJ Kepala Desa  Alimin Munthe terkait kasus Korupsi Dana Desa Pardomuan, Kecamatan STTJ Julu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (19/09/2022).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan bahwa Dana sebesar Rp.117.517.300 yang diperuntukan untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) namun hanya dana sebesar Rp.101.537.300 yang direalisasikan. Bukti pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) berupa upah pekerja pembersihan jalan Siunong-unong sebesar Rp.15.980.000 tidak benar dan tidak dibayarkan kepada pekerja.

Selanjutnya, Dana sebesar Rp.218.390.350,00 yang diperuntukkan untuk pembelanjaan barang kepada CV. Liyani dan CV. Nangkih namun hanya dana sebesar Rp.214.020.200,00  yang direalisasikan. Bukti pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa, Kegiatan Operasional BPD, Kegiatan Penetapan RKPDes dan Kegiatan Penetapan APBDes sebesar Rp.3.650.150,00 tidak pernah dibayarkan ke CV. Liyani dan Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Desa berupa pembayaran belanja peralatan kebersihan sebesar Rp.720.000,00 tidak pernah dibayarkan ke CV. Nangkih.

Kemudian dana sebesar Rp.186.343.800,00 yang diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) namun hanya dana sebesar Rp.99.204.800,00 yang direalisasikan. Bukti pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) berupa upah pekerja jalan Siunong-unong kepada pekerja sebesar Rp.84.065.000,00, dan pembelian bahan kepada CV. Nangkih sebesar Rp.3.074.000,00 adalah tidak benar dan tidak pernah dibayarkan.

Masih menurut JPU, dana sebesar Rp.213.373.951, yang diperuntukan untuk kegiatan   Operasional Kantor Desa dan Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin namun hanya sebesar Rp.183.668.614, yang direalisasikan. Bukti pertanggungjawaban berupa belanja peralatan kantor kepada CV. Liyani sebesar Rp.17.804.296,00 dan belanja bahan untuk bantuan kloset rumah tangga miskin kepada CV. Nangkih sebesar Rp.11.901.041,00 adalah tidak benar dan tidak pernah dibayarkan.

JPU juga menyebut dana sebesar Rp.217.151.200,00 yang diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan Gedung PAUD, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Kegiatan Pembangunan Pos Kamling namun hanya sebesar Rp.173.041.700,00 yang direalisasikan. Bukti pertanggungjawaban berupa pembelanjaan barang kepada CV. Liyana sebesar Rp.18.000.000,00 dan CV. Nangkis sebesar Rp.26.109.500,00 adalah tidak benar dan tidak pernah dibayarkan.

“Bahwa terhadap Selisih Penggunaan Dana Desa dan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Tahun Anggaran 2018, telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, kebutuhan rumah tangga terdakwa dan untuk membayar biaya kuliah anak terdakwa sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi”. Ucap JPU Alwi Siregar”.

Diketahui total kerugian negara dari kasus ini ialah mencapai Rp. 485.700.744. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 26 September 2022. (BS)

 

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara
Azlansyah Mengaku di Perintah Zefrizal (Komisioner KPU Medan)
Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
“SPRT SUMUT MENDESAK SAHKAN RUU PPRT” (Internastional Women’s Day)
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 April 2024 - 03:56 WIB

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara

Jumat, 5 April 2024 - 03:39 WIB

Azlansyah Mengaku di Perintah Zefrizal (Komisioner KPU Medan)

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Selasa, 19 Maret 2024 - 05:20 WIB

“SPRT SUMUT MENDESAK SAHKAN RUU PPRT” (Internastional Women’s Day)

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB