SAHDAR TOLAK UU MD3 dan RUU KUHP NGAWUR.

Rabu, 4 April 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WhatsApp Image 2018-03-28 at 2.40.40 PMSAHDAR yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumut hari ini, Rabu 28/03/2018 kembali melakukan demonstrasi terkait iklim demokrasi yang semakin memprihatinkan. Dalam orasinya masa APS menyatakan bahwa DPR RI telah membawa iklim demokrasi indonesia ke arah yang lebih buruk. Ditandai dengan diundang-undangkannya UU MD3 dan rencana pengesahan RUU KUHP yang masih premature. Oleh karenanya APS meminta Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang terhadap UU MD3 sebelum menimbulkan polemik lebih lanjut.

Melalui demonstrasi yang dilakukan, APS juga mengkhawatirkan hadirnya UU MD3 akan membungkam orang orang awam yang sering mengkritisi kinerja DPR RI di media sosial. Lebih lanjut tidak hanya persoalan MD3, APS juga menyoal peliknya RUU KUHP yang ngawur dan menabrak aturan hukum. oleh karena itu penting kiranya DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP sampai permasalahan di dalam RUU tersebut bisa diselesaikan.

Menurut APS di dalam RUU KUHP masih terdapat Pasal Pasal yang harus diuji ulang karena dinilai kontroversial, seperti pengaktifan kembali pasal penghinaan presiden, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan pembungkaman kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. selain itu RUU KUHP juga mengakibatkan terganggunya eksistensi lembaga independen seperti KPK, BNN dan Komnas HAM.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Para Terdakwa Dituntut 18,6 Tahun Penjara Atas Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan di PT PSU
Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi
Para Terdakwa Kasus Dana KIP Univa Labuhanbatu di Tuntut 2,5 Tahun
Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan
Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kehatan Sumatera Utara)
Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)
Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 05:36 WIB

Para Terdakwa Dituntut 18,6 Tahun Penjara Atas Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan di PT PSU

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:37 WIB

Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi

Selasa, 7 Mei 2024 - 07:31 WIB

Para Terdakwa Kasus Dana KIP Univa Labuhanbatu di Tuntut 2,5 Tahun

Selasa, 30 April 2024 - 03:54 WIB

Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan

Senin, 29 April 2024 - 13:40 WIB

Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara

Minggu, 28 April 2024 - 04:45 WIB

Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)

Jumat, 26 April 2024 - 13:19 WIB

Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)

Jumat, 26 April 2024 - 13:11 WIB

Saksi Sebut Uang Akan Diberikan Kepada Komisioner Bawaslu dan KPU Kota Medan

Berita Terbaru

Berita

Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:37 WIB