SIDANG LANJUTAN KASUS SUAP 14 ANGGOTA DPRD SUMUT

Selasa, 2 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[pendidikanantikorupsi.org] Senin 01 Februari 2021 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menyidangkan kasus suap 14 Anggota DPRD Sumut dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Budiman Pardamean Nadapdap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).

Dalam sidang yang berlangsung, Saksi menyatakan, benar pada bulan Juli 2014 telah melakukan pertemuan diruangan kerja SEKWAN bersamaan dengan Chaidir Ritonga, Saleh Bangun, Kamaluddin Harahap, Nurdil Lubis, Ahmad Puad Lubis( selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara) dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan persetujuan Ranperda perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, disitu Nurdin Lubis mengatakan akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

Selanjutnya, saksi juga mengatakan terkait dengan uang ketuk palu,  yang paling aktif mengusulkan yaitu Kamaludin Harahap dan Chaidir Ritonga, beliau juga membenarkan untuk porsi masing-masing uang ketuk palu itu berbeda-beda, sesuai dengan struktrur jabatan masing-masing anggota DPRD Sumut. saksi juga menambahkan, bahwa Syamsul Hilal juga pernah meributkan dan menahan mobil Dinas karna Gatot Pujo Nugroho belum melunasi janji-janjinya kepada Syamsul Hilal dan anggota-anggota DPR lainnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 sebagai terdakwa kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, adapun suap yang diterima 14 anggota DPR itu terkait dengan hal-hal seperti, persetujuan Laporan Pertanggung Jawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 dan Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 . Belasan legislator yang kini menyandang status Terdakwa itu, yakni Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

Sehingga, Ke-14 mantan anggota DPRD Sumut ini disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (H.A.R)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru