Sutris Ponidi Mengakui Aminuddin Memark-up Anggaran Proyek

Kamis, 5 Maret 2015

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG – PADANG LAWAS. Pengadilan Tipikor Medan kembali menggelar sidang korupsi penggunaan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) tahun anggaran 2011 yang merugikan Keuangan Negara senilai Rp. 1,2 miliar di Kabupaten Padang Lawas dengan terdakwa Aminuddin Harahap, Senin (24/02/2015).
Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yaitu Sutris Ponidi. Dalam keterangannya, Sutris Ponidi menjelaskan bahwa dirinya mempunyai tugas sebagai pembantu Penanggung-Jawab Operesional Kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan proyek, dan salah satu tugas pokoknya yaitu melaporkan hasil pekerjaan dilapangan kepada M Fahmi Ali sebagai ketua PJOK.
Berdasarkan keterangan Sutris Ponidi, kasus yang menjerat terdakwa Aminuddin Harahap adalah karena diduga telah memark-up anggaran, sehingga bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan bronjong sungai, seperti batu dan kawat bronjong tidak sesuai.
Seharusnya jenis kawat kalpanis yang digunakan dalam permasalahan beronjong tetapi fakta dilapangan kawat tersebut tidak digunakan, sehingga setahun sesudah proyek selesai dikerjakan, ditemukan 50% kawat berkarat..
Ketika Hakim Parlindungan Sinaga bertanya kepada saksi apakah ianya pernah mengingatkan terdakwa untuk menggunakan jenis kawat kalpanis dalam pemasangan beronjong, dia menjawab tidak pernah. “Tidak pernah dan tidak wewenang saya majelis karena tugas saya melaporkan hasil lapangan kepada ketua PJOK”, jawabnya.
Setelah selesai mendengar keterangan saksi, sidang ini kemudian ditunda, dan akan dilanjutkan pada Senin, 03/03/2015.
Sekedar mengigatkan, bahwa kasus ini adalah korupsi pengunaan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) tahun anggaran 2011 di Kabupaten Padang Lawas yang diperuntukkan untuk pengerjaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam. Proyek ini terdiri dari 11 (sebelas) paket, dan satu dari sebelas paket tersebut yang bermasalah adalah pemasangan beronjong sungai yang dikerjakan CV Gading Mas dengan kuasa direkturnya terdakwa Aminuddin Harahap. (LDN)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu
Komisioner Bawaslu Medan Minta Dibebaskan Atas Dugaan Kasus Korupsi Yang Menjeratnya.
Saksi Ahli : Rp 32,7 Miliar Nilai Hutan di Desa Partungko Naginjang
Saksi Ahli Pertanahan : Pembagian Tanah Hutan Lindung Kepada Masyarakat, Ada Tahapannya
Saksi Dugaan Kasus Korupsi Eks Bupati Samosir, Menangis Minta Keadilan !!!
Sidang Kasus Korupsi Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat
Sidang Kasus Korupsi MAN Binjai
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 06:57 WIB

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu

Jumat, 1 Maret 2024 - 04:02 WIB

Komisioner Bawaslu Medan Minta Dibebaskan Atas Dugaan Kasus Korupsi Yang Menjeratnya.

Selasa, 27 Februari 2024 - 05:42 WIB

Saksi Ahli : Rp 32,7 Miliar Nilai Hutan di Desa Partungko Naginjang

Selasa, 27 Februari 2024 - 05:38 WIB

Saksi Ahli Pertanahan : Pembagian Tanah Hutan Lindung Kepada Masyarakat, Ada Tahapannya

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:41 WIB

Saksi Dugaan Kasus Korupsi Eks Bupati Samosir, Menangis Minta Keadilan !!!

Selasa, 20 Februari 2024 - 03:37 WIB

Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat

Selasa, 20 Februari 2024 - 03:18 WIB

Sidang Kasus Korupsi MAN Binjai

Jumat, 16 Februari 2024 - 04:07 WIB

Sidang Kasus Korupsi Dana KIP Mahasiswa Kampus Univa Labuhanbatu

Berita Terbaru