Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Selasa, 11 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, melalui Majelis Hakim yang dipimpin oleh M. Yusafrihardi Girsang seharusnya pada Senin (10/06/2024) membacakan putusan untuk terdakwa Sahat Tua Bate’e, Al Ghazali dan Moris dalam Kasus Korupsi Koneksitas PT PSU Rp50,4 Miliar di ruang Cakra 9 PN Medan. Namun, putusan tersebut batal di bacakan sebab Majelis Hakim belum menyelesaikan putusannya sehingga di tunda pada Rabu (12/06/2024).

Berdasarkan pemantauan, M. Yusafrihardi Girsang menanyakan kepada terdakwa Sahat Tua Bate’e terkait keterangannya. Bahwasanya ia menerangkan angka seharusnya itu Rp1,7 Miliar, sementara Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat bahwasanya menyebutkan Rp1,8 Miliar. Maka Majelis Hakim memperbaikinya sebagaimana keterangan Sahat Tua Bate’e.

Diketahui, sebelumnya Sahat Tua Bate’e CS dituntut 18,5 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Koneksitas. Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sahat dan Gazali juga dihukum untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp43.126.901.564. Dengan ketentuan, apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut. Namun, apabila harta benda kedua terdakwa itu tidak mencukupi untuk menutupi UP, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Teruntuk Febrian Morisdiak Batee juga dituntut untuk membayar UP sebesar Rp7.299.500.000. Dengan ketentuan, apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkracht, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh JPU. Namun, jika UP tersebut tidak mencukupi untuk menutupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.

JPU menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 118 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru