Korupsi: Saksi Bantah Keterangan Mahyarudin

Senin, 16 April 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org. Labuhanbatu Selatan. Mahyarudin Dalimunthe, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2009  kembali disidangkan di pengadilan TIPIKOR Medan, Senin (16/04).

Terdakwa menjalani persidangan terkait tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan jurusan Tolan-Lohsari di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tahun anggaran 2009 senilai Rp92.273.700.  dari nilai kontrak Rp307.579.000.

Acara sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi Ahmad Safril Lubis  yang merupakan  rekanan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan jurusan Tolan-Losari di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam keterangannya, saksi membantah keterangan terdakwa yang sebelumnya mengatakan, pekerjaan fisik tidak dilakukan sama sekali alias 0%. “Sudah ada pekerjaan awal 30% dengan biaya Rp 75 juta,” bantahnya.

Ahmad Safri Lubis menambahkan, PPK tidak pernah terlihat dilapangan proyek. Dan ia pernah memberikan uang sebesar Rp 500.000 karena terdakwa meminta uang jalan.

Dari keterangan-keterangan terdakwa dipersidangan, Senin (16/04), ternyata selain terdakwa ada juga orang lain yang  meminta fee 10% dari proyek tersebut. “Saya tidak dapat menyebutkan namanya tapi  ada pejabat Polres yang menerima uang 10%,” Ucapnya didepan persidangan.

Sebelumnya, CV. Cahaya Gemilang memenangkan tender dengan nilai penawaran sebesar Rp307 juta. Penunjukan CV Cahaya Gemilang ditanda tangani oleh Kadis PU dan PPK.

Dihadapan majelis hakim, saksi menerangkan, dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena telah dilakukan pemutusan kontrak akhir Desember setelah penerimaan uang muka sebesar Rp 92.273.700.

Atas pemutusan kontrak tersebut, terdakwa Mahyarudin Dalimunthe tidak dapat mencairkan uang muka yang telah diterima CV. Cahaya Gemilang dari jaminan uang muka karena jaminan tersebut tidak ada.

Sebagaimana yang dikatakan oleh saksi ahli pada sidang sebelumnya, Senin (02/04),  karena uang jaminan tak dapat dicairkan itu makanya timbul kerugian keuangan negara. Kalau saja uang jaminan itu dicairkan, dan diberikan kepada negara maka tidak ada kerugian negara.(Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB