Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Ruang Praktek di SMKN 4 Tanjung Balai, Tidak Total Loss.

Selasa, 5 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 04 Desember 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang praktek di SMK Negeri 4 Tanjungbalai. Persidangan dimulai sekitar pukul 11.15 Wib di ruang Cakra 9 PN Medan, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari BPKP (Auditing dan Akuntansi).

Terhadap proyek ini dinyatakan tidak total loss/tidak rusak sebagian. Namun, proyek ini terjadi rusak sebagian karena tidak dilakukan pengawasan yang ketat dan terjadi kekurangan volume.

“Saya bersama tim pernah melakukan analisa ke lapangan, dan kami menemukan bahwa pengawasan terhadap proyek tidak efektif dan ditemukan adanya kekurangan volume.” ucap saksi ahli.

Selain itu, ketika meninjau secara langsung terlihat proyek pembangunan ini kondisi bangunannya tidak bagus.

“Ketika kami terjun ke lapangan, secara kasat mata kondisi proyek pembangunan ruang praktek di SMK Negeri 4 Tanjungbalai terlihat banyak dinding yang retak, cat dan kusen dibuat alakadarnya saja.” sambung saksi ahli.

Diduga proyek ini dibuat dengan asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian keuangan sekitar Rp95 Juta. Kemudian, sejak 27 april 2023 belum ada pengembalian keuangan negara.

“Sejak laporan ini terbit, tanggal 27 April 2023 belum ada dilakukan pengembalian keuangan negara.” ucap saksi ahli (04/12/2023).

Jika terjadi kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku korupsi, maka uang tersebut harus dikembalikan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pelaku, maka terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Kemudian, jika uang tersebut telah dikembalikan bukan berarti pidana terhadap pelaku dihapuskan.

Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 UU Tipikor yaitu, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Persidangan selesai sekitar pukul 11.53. Majelis Hakim menunda persidangan hingga minggu depan.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Mantan Kadinkes Tapteng Diadili Terkait Kasus Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas
Bumerang, Saksi Meringankan menjadi Memberatkan Terdakwa Dugaan Korupsi ADD Desa Sibulele Muara
Pledoi Belum Siap, Persidangan Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Fisik KDP pada Balai K3 Medan ditunda
Dugaan Korupsi Berjamaah di Bandara Kualanamu Tahun 2017, Potensi Rugikan Negara Rp7,1 Miliar
Sidang Perdana Dugaan Korupsi Railink Stasiun Bandara Kualanamu, Potensi Rugikan Negara Rp5,77 Miliar
Terdakwa Minta Agar Tidak Terlalu Lama di Penjara, Karena Ingin Kumpul Bersama Keluarga
Dugaan Korupsi DAK Disdik Kab. Mandailing Natal, Pembangunan Swakelola 70 Sekolah Digarap Pihak Ketiga
Dugaan Korupsi DAK di Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:55 WIB

Mantan Kadinkes Tapteng Diadili Terkait Kasus Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:44 WIB

Bumerang, Saksi Meringankan menjadi Memberatkan Terdakwa Dugaan Korupsi ADD Desa Sibulele Muara

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:39 WIB

Pledoi Belum Siap, Persidangan Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Fisik KDP pada Balai K3 Medan ditunda

Rabu, 25 Desember 2024 - 03:36 WIB

Dugaan Korupsi Berjamaah di Bandara Kualanamu Tahun 2017, Potensi Rugikan Negara Rp7,1 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 - 08:54 WIB

Sidang Perdana Dugaan Korupsi Railink Stasiun Bandara Kualanamu, Potensi Rugikan Negara Rp5,77 Miliar

Berita Terbaru