Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 10 Juni 2024. Sidang dugaan kasus korupsi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Padangsidimpuan tahun 2020, memasuki babak Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang sidang Cakra 2 PN Medan.
Mereka di tuntut berbeda oleh JPU yaitu terdakwa Binsar Situmorang selaku Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara dituntut 6 tahun penjara. Kemudian, JPU menuntut rekanannya yaitu Franky Panggabean dengan pidana penjara selama 5 tahun dan tuntutan 4 tahun penjara untuk terdakwa Dumaris Simbolon.
Usai pembacaan tuntutan, ketika di konfirmasi kepada JPU Khairurrahman terkait perbedaan tuntutan tersebut ia beralasan bahwasanya pemberian tuntutan telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan terungkap diduga ada pihak-pihak yang menerima uang dari proyek ini. Khairurrahman menanggapi jika hal tersebut diakomodir oleh Majelis Hakim dalam putusannya, nanti akan analisis dan tindaklanjuti sebagai petunjuk awal.
JPU menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melanggar dakwaan primair yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara bersama-sama. Yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, Jaksa juga menuntut Binsar untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
Salah satu hal memberatkan sehingga Jaksa menuntut dengan pidana tersebut ialah lantaran Binsar tidak kooperatif dan sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus Tipikor juga.
Selain Binsar, pidana denda juga dituntut oleh JPU kepada Franky Panggabean sebesar Rp200 juta subsidair 1 tahun kurungan. Kemudian, untuk Dumaris Simbolon JPU menuntut pidana denda juga sebesar Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Tidak hanya tuntutan pidana penjara dan denda saja, JPU juga menuntut para terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp491.873.966. Terhadap UP tersebut, JPU mengatakan terdakwa telah membayarnya.
Usai membacakan tuntutan oleh JPU, Majelis Hakim yang diketuai Nani Sukmawati menunda persidangan hingga Senin (24/6/24) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari para terdakwa.
