Pendidikanantikorupsi.org. Kamis, 20 Maret 2025. Ketua Majelis Hakim M. Nazir, kembali membuka sidang dugaan korupsi Alih Fungsi Hutan Suaka Margasatwa di ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Agenda persidangan kali ini yakni pemeriksaan keterangan ahli Yusrizal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .
Ahli tersebut menjelaskan telah terjadi kerugian negara akibat dari alih fungsi hutan suaka margasatwa Karang Gading. Berdasarkan perhitungannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp10.508.855.489,42. Kerugian tersebut disebabkan hilangnya tegakan (pepohonan) dan munculnya biaya pemulihan hutan seluas 105,985 Ha.
Ia juga menerangkan, pada dasarnya kerugian negara dibagi menjadi 5 klaster, yaitu kerugian pengeluaran negara, kerugian penerimaan negara, kerugian hak negara, kerugian kewajiban negara, dan kerugian aset negara.
Berdasarkan klaster tersebut, ahli mengelompokkan kerugian negara akibat alih fungsi hutan suaka margasatwa menjadi perkebunan kelapa sawit termasuk dalam klaster kerugian aset negara.
Oleh karena itu, menurut ahli terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan nilai kerugian aset berupa hutan yang telah dirusak dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Setelah mendengar keterangan ahli, Ketua Majelis Hakim M. Nazir menunda persidangan hingga Senin, 17 April 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli lainnya.
