Apa! Pejabat dan Surat Kabar Harian Mendapat Bansos?

Sabtu, 20 April 2013

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lisanuddin, terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Umum Tahun 2010, yang didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 256.534.845,- kembali di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari Medan, Jum’at (19/04).

Acara sidang kali ini adalah mendengar keterangan saksi, yaitu Plt. Biro Umum Farida dan mantan Bendahara Rutin Biro Umum Aminuddin.

Dalam kesaksiannya, Farida mengungkapkan, banyak media/surat kabar harian yang menerima dana bantuan. Media/surat kabar harian ini, lanjutnya, masuk melalui Biro Umum, namun dirinya lupa nama dan jumlah surat kabar harian yang menerima bantuan.

Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi, terungkap pula dana bantuan sosial sekitar Rp 300 Juta dipergunakan untuk membiayai papan bunga yang diajukan atas nama pejabat dengan menggunakan proposal.

Mengenai sisa uang bantuan sosial yang menjadi kerugian negara, Farida mengaku pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak disalurkan, “tapi kata bendahara, tanggung, nunggu desember,” jelas Farida.

Selanjutnya, pada bulan desember, saksi tidak lagi menyarankan kepada terdakwa karena telah digantikan oleh Alm. Anshari Siregar.

Menurutnya, jika terdapat sisa uang yang tidak terealisasikan, maka bendahara wajib mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Batas pengembaliannya, lanjut farida, diakhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2010.

Hal ini juga dibenarkan saksi Aminuddin, yang menerangkan, pengembalian sisa uang biasanya diakhir tahun. “Kalau tahun 2010, maka 31 Desember 2010,” terangnya. Meskipun demikian, lanjut Aminuddin, boleh saja sisa uang dikembalikan melewati batas tahun anggaran 2010, tetapi paling lama tanggal 5 Januari 2011.

Kenyataannya, sisa uang bantuan sosial pada Biro Umum tahun 2010 yang dikelola terdakwa baru dikembalikan di tahun 2012. Saat saksi Farida ditanya majelis hakim mengenai orang yang bertanggungjawab atas dana bantuan sosial, dia menjawab tidak mengetahui.

Tak hanya itu, Aminuddin juga mengungkapkan, selama menjabat sebagai Bendahara Rutin, dia pernah membantu terdakwa perihal pembayaran bantuan sosial kepada penerima. Bantuan yang diberikan Aminuddin kepada terdakwa dilakukan dengan cara membayar lebih dahulu bantuan sosial kepada penerima dengan menggunakan anggaran rutin di Biro Umum. (Tan/Day)

 

 

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru