Dugaan Korupsi DED di Disdik Kota Binjai, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp491 Juta

Selasa, 3 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kanan Baju Putih (Ahli Binsar), Kiri Baju Kuning (Rekan/Tim Ahli Audit)

Kanan Baju Putih (Ahli Binsar), Kiri Baju Kuning (Rekan/Tim Ahli Audit)

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 02 Desember 2024. M. Nazir selaku Ketua Majelis Hakim, kembali membuka dugaan perkara korupsi proyek Detail Engineering Design (DED) tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Binjai. Persidangan ini dilaksanakan di ruang cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Adapun agenda persidangan kali ini ialah pemeriksaan Keterangan Ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Binsar bersama rekannya. Ahli tersebut mengatakan bahwasanya temuannya dalam memeriksa jumlah kerugian negara diduga berpotensi mencapai Rp491.005.000,00. Jumlah tersebut berbeda dengan surat dakwaaan JPU yang mengatakan jumlah kerugian negara diduga mencapai Rp673.005.000,00, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Jasa Konsultansi Pada Dinas Pendidikan Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00047/2.1349/AL/0287/1/VIII/2024  tanggal 19 Agustus 2024.

Dugaan perkara ini sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun temuannya hanya secara umum tidak spesifik. Maka ahli diminta oleh Kejaksaan Negeri Binjai untuk memeriksa secara detail jumlah kerugian negara. Secara umum biaya keseluruhan untuk kegiatan ini sekitar Rp784 Juta yang telah di potong pajak PPN sekitar Rp71 Juta. Kemudian, sebagaian uang kerugian negara ini juga telah dikembalikan ke kas negara sekitar Rp182 Juta.

Selain menerangkan temuannya terhadap jumlah bersih dugaan potensi kerugian negara terhadap belanja jasa, Ahli juga menerangkan temuan lainnya di persidangan bahwasanya terdapat konsultan yang fiktif dalam dugaan perkara ini. Biasanya setiap kontrak terdapat beberapa konsultan yang ikut dalam kegiatan pengerjaan ini, namun faktanya dilapangan tidak ada ditemukan. Namun, ia menemukan terdapat 1 kontrak hanya 2 orang yang mengerjakan dan 1 kontrak lagi terdapat 1 orang staff.

Kemudian, Ahli juga mengatakan ada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni,  Rahmat Sitorus (akar), Satria Prabowo, Kadis Pendidikan selaku PPK dan PPTK.

Usai pemeriksaan keterangan Ahli, Majelis Hakim menunda sidang hingga 09 Desember 2024 dengan agenda pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan
Babak Baru Sidang Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Sumut Cabang Sei Rampah
Berita ini 187 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Sabtu, 5 Juli 2025 - 15:47 WIB

Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman

Kamis, 3 Juli 2025 - 13:46 WIB

E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa

Berita Terbaru

Sumber : Akun Instagram Bobby Nasution, 24 April 2025

Aktivitas

E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa

Kamis, 3 Jul 2025 - 13:46 WIB