Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Ruang Praktek di SMKN 4 Tanjung Balai, Tidak Total Loss.

Selasa, 5 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 04 Desember 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang praktek di SMK Negeri 4 Tanjungbalai. Persidangan dimulai sekitar pukul 11.15 Wib di ruang Cakra 9 PN Medan, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari BPKP (Auditing dan Akuntansi).

Terhadap proyek ini dinyatakan tidak total loss/tidak rusak sebagian. Namun, proyek ini terjadi rusak sebagian karena tidak dilakukan pengawasan yang ketat dan terjadi kekurangan volume.

“Saya bersama tim pernah melakukan analisa ke lapangan, dan kami menemukan bahwa pengawasan terhadap proyek tidak efektif dan ditemukan adanya kekurangan volume.” ucap saksi ahli.

Selain itu, ketika meninjau secara langsung terlihat proyek pembangunan ini kondisi bangunannya tidak bagus.

“Ketika kami terjun ke lapangan, secara kasat mata kondisi proyek pembangunan ruang praktek di SMK Negeri 4 Tanjungbalai terlihat banyak dinding yang retak, cat dan kusen dibuat alakadarnya saja.” sambung saksi ahli.

Diduga proyek ini dibuat dengan asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian keuangan sekitar Rp95 Juta. Kemudian, sejak 27 april 2023 belum ada pengembalian keuangan negara.

“Sejak laporan ini terbit, tanggal 27 April 2023 belum ada dilakukan pengembalian keuangan negara.” ucap saksi ahli (04/12/2023).

Jika terjadi kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku korupsi, maka uang tersebut harus dikembalikan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pelaku, maka terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Kemudian, jika uang tersebut telah dikembalikan bukan berarti pidana terhadap pelaku dihapuskan.

Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 UU Tipikor yaitu, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Persidangan selesai sekitar pukul 11.53. Majelis Hakim menunda persidangan hingga minggu depan.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu
Komisioner Bawaslu Medan Minta Dibebaskan Atas Dugaan Kasus Korupsi Yang Menjeratnya.
Saksi Ahli : Rp 32,7 Miliar Nilai Hutan di Desa Partungko Naginjang
Saksi Ahli Pertanahan : Pembagian Tanah Hutan Lindung Kepada Masyarakat, Ada Tahapannya
Saksi Dugaan Kasus Korupsi Eks Bupati Samosir, Menangis Minta Keadilan !!!
Sidang Kasus Korupsi Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat
Sidang Kasus Korupsi MAN Binjai
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 06:57 WIB

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu

Jumat, 1 Maret 2024 - 04:02 WIB

Komisioner Bawaslu Medan Minta Dibebaskan Atas Dugaan Kasus Korupsi Yang Menjeratnya.

Selasa, 27 Februari 2024 - 05:42 WIB

Saksi Ahli : Rp 32,7 Miliar Nilai Hutan di Desa Partungko Naginjang

Selasa, 27 Februari 2024 - 05:38 WIB

Saksi Ahli Pertanahan : Pembagian Tanah Hutan Lindung Kepada Masyarakat, Ada Tahapannya

Jumat, 23 Februari 2024 - 07:41 WIB

Saksi Dugaan Kasus Korupsi Eks Bupati Samosir, Menangis Minta Keadilan !!!

Selasa, 20 Februari 2024 - 03:37 WIB

Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat

Selasa, 20 Februari 2024 - 03:18 WIB

Sidang Kasus Korupsi MAN Binjai

Jumat, 16 Februari 2024 - 04:07 WIB

Sidang Kasus Korupsi Dana KIP Mahasiswa Kampus Univa Labuhanbatu

Berita Terbaru