[Pendidikanantikorupsi.org] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan menggelar persidangan, adapun yang menjadi agenda sidang senin 8 mei 2023 yakni pembacaan tuntutan oleh Jaksa penuntut umum dengan terdakwa Erwin P Panggabean dalam kasus korupsi pengadaan Sound System pada Setda kab. Toba Samosir TA. 2014.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir, menyampaikan yang dalam tuntutanya :
1. Menyatakan terdakwa Erwin P Pangabean terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 88 ayat 2 uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi uu no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erwin P Panggabean dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dengan di kurangai selama masa penahanan dengan denda sebesar Rp.200.000.000 subsider 3 bulan penjara.
3. Menghukum terdakwa Erwin P Panggabean untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 628.000.000 Jika terdakwa tidak sanggup membayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka di pidana 6 bulan penjara.
4. Memerintahkan terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp 5.000.
Adapun Hal Yang memberatkan Terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme kemudia Terdakwa juga pernah dipidana.
Selain itu, Hal Yang meringankan terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah kemudian terdakwa jugak sopan selama di persidangan.
Dalam kasus korupsi tersebut keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp kerugian keuangan negara bekisar Rp. 628.000.000 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)
Dalam penutupnya terdakwa maupun penasihat hukum diberikan waktu 2 minggu untuk melakukan pembelaan.
Adapun terdakwa dalam persidangan ini tidak hadir secara langsung. Mereka mengikuti persidangan melalui teleconference. (Bg_Yud)
