Bupati Labuhanbatu Diduga Menerima Suap Rp4,9 Miliar

Jumat, 31 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Kamis, 30 Mei 2024. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang dengan agenda Pembacaan Dakwaan terhadap dugaan kasus korupsi suap yang menimpa Bupati Labuhanbatu. Bahwasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya menyatakan Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, diduga menerima suap sebesar Rp4,9 miliar, bukan Rp1,7 miliar.

Selain Erik, Rudi Syahputra selaku anggota DPRD Labuhanbatu juga didakwa diduga menerima suap sebesar Rp4,9 miliar dari para kontraktor untuk mengamankan proyek di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Fahmi Ari Yoga selaku JPU menerangkan bahwasanya uang suap tersebut diberikan para kontraktor melalui Rudi. Hal demikian disampaikannya usai persidangan.

“Dalam dakwaan, kita dakwakan bahwa yang bersangkutan telah menerima uang suap itu sebesar Rp4.985.000.000 (Rp4,9 miliar) dari para kontraktor melalui Rudi. Rudi sendiri sebagai orang kepercayaan Erik,” katanya.

Kemudian Fahmi menerangkan, bahwasanya uang suap tersebut merupakan fee (uang) dari proyek yang akan dan sedang berlangsung di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

“Di mana teknis pengumpulannya itu dilakukan oleh Rudi dan uang-uang itu adalah sebagai bentuk fee proyek yang telah disusun sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwasanya pada awal tahun anggaran, Erik memerintahkan Rudi untuk mengamankan setiap proyek yang ada di Labuhanbatu.

“Nah, jadi di awal tahun anggaran Erik memerintahkan kepada Rudi untuk mengondisikan proyek-proyek yang ada di Labuhanbatu khususnya di Dinkes dan Dinas PUPR,” terangnya.

Kemudian, lanjut Fahmi, terkait perusahaan siapa yang memenangkan dan mengerjakan proyek itu urusan belakangan.

“Yang penting orangnya dulu, misalnya katakan nama si A, kemudian si A itu menggunakan apa. Nah, bagaimana untuk memenangkan proses tendernya, itu yang mengatur semuanya Rudi dan terhadap kegiatan itulah fee proyek yang nanti juga diserahkan di akhir tahun kepada Erik selaku Bupati,” bebernya.

Fahmi pun menyebut, saat ini pihak-pihak yang melakukan penyuapan kepada Erik berjumlah empat orang dan kini keempat orang tersebut telah menjadi terdakwa dalam kasus suap ini.

“Semua yang hadir sebagai terdakwa di sini itu penyuap, yaitu Efendy Sahputra alias Asiong, Yusrial Suprianto Pasaribu alias Anto, Fazarsyah Putra, dan Wahyu Ramdhani Siregar. Cuma teknisnya semua itu diatur oleh Rudi,” sebutnya.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa Erik dan Rudi telah melanggar Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer.

“Dakwaan subsider, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rudi Syahputra tersebut merupakan Tipikor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP,” tandas Fahmi.

Usai sidang membacakan surat dakwaan,  Majelis Hakim yang diketuai As’ad Rahim menunda persidangan hingga Kamis (6/6/24) dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) dari para terdakwa.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut, Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan
Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi TPU Kab. Karo
Wakil Ketua II dan III (STKIP) Al-Maksum, Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan
Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif
SAHdaR : Ketiadaan Obat di RS Pirngadi Medan Kesengajaan yang Menyebabkan Korban Jiwa
Diduga Pelaku Korupsi Kredit Macet di PT Bank Sumut Syariah, Tidak Tunggal !
Sidang Perdana, Dugaan Kasus Korupsi di UIN Sumatera Utara
Diduga Rugikan Keuangan Negara Rp8,1 Miliar, Ketua STKIP Al-Maksum Kab. Langkat Disidangkan
Berita ini 211 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 15 Oktober 2024 - 00:36 WIB

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut, Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan

Jumat, 11 Oktober 2024 - 03:47 WIB

Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi TPU Kab. Karo

Selasa, 24 September 2024 - 03:51 WIB

Wakil Ketua II dan III (STKIP) Al-Maksum, Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan

Jumat, 20 September 2024 - 05:43 WIB

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Selasa, 17 September 2024 - 07:55 WIB

SAHdaR : Ketiadaan Obat di RS Pirngadi Medan Kesengajaan yang Menyebabkan Korban Jiwa

Berita Terbaru

Monitoring Peradilan

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Jumat, 20 Sep 2024 - 05:43 WIB