www.pendidikanantikorupsi.org. Medan. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Ir. H. Harmes Joni, M.Si kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (12/04). Sidang dengan acara pembacaan Nota Pembelaan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya ini digelar diruangan sidang Cakra I.
Kali ini terdakwa menangis saat membacakan pembelaannya didepan persidangan. Dan di ikuti pula dengan tangisan istrinya yang ikut melihat jalannya persidangan.
Sambil menangis terdakwa mengatakan, bahwa dirinya bukanlah orang yang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sebesar 1,5 milyar atas proyek penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 yang bersumber dari APBD Medan tahun 2006.
“Yang harus bertanggung jawab untuk dimintakan pertanggung jawabannya dalam proses pengadaan jasa konsultasi untuk penyususan Masterplan Kota Medan tahun 2016 adalah Susi Anggraini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga yang harus dimintakan pertanggung jawabannya sebagai pengelolaan keuangan daerah Kota Medan pada tahun 2006 adalah Walikota Medan c.q. kepala Bagian Keuangan Sekda Kota Medan”, ungkapnya.
Hal ini dipertegas lagi oleh penasehat hukum terdakwa, bahwa menurut SK Walikota Medan No 56 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Bappeda Kota Medan pada pasal 4 huruf (F), maka dalam pelaksanaan penyusunan Masterplan Kota Medan, kepala Bappeda hanya bertugas sebagai ketua tim teknis dan bukan sebagai pengguna anggaran.
Perlu diterangkan, Ir. H. Harmes Joni, M.Si adalah terdakwa kasus korupsi pada Proyek penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 yang bersumber dari APBD Medan tahun 2006.
Pada sidang sebelumnya, terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) 4 tahun penjara dengan denda sebesar Rp200 juta, serta subsider 6 bulan kurungan. (Day)
