www. pendidikanantikorupsi.org. (Siantar). Mantan Walikota Pematang Siantar, Robert Edison Siahaan, dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/2) .
RE Siahaan merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Kota Pematang Siantar pada Dinas PU tahun 2007 senilai Rp 8,3 miliyar. Serta melakukan korupsi dari anggaran Dinas Sosial pada 2007 senilai Rp2,2 miliar. Sehingga total kerugian negara yang dilakukan RE Siahaan sekitar Rp10,5 miliar.
Selain dituntut 10 tahun penjara, terdakwa RE Siahaan juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 250 juta, subisider 6 bulan kurungan, dan diwajibkan pula membayar uang pengganti sebesar Rp 7,7 miliyar, serta biaya perkara sebesar Rp 10 juta.
Apabila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti kerugian negara, maka harta benda terdakwa akan disita. Jika harta bendanya tidak mencukupi mengganti keuangan negara, maka digantikan penjara selama 5 tahun.
JPU menyatakan dalam tuntutannya, bahwa RE Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana. (Day)