Dua Kepala Sekolah di Pemkab Asahan, yakni Nirwansyah (47), selaku Kepala Sekolah di Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan dan Rahmad Aminsyah (37), selaku Kepala Sekolah SMK Swasta Harapan Danau Sijabut, Asahan, di tuntut enam tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Robertson Pakpahan diruang Cakra VI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (22/04/2013).
Robertson menjelaskan, modus yang dilakukan para terdakwa, berawal dari seorang calo bansos yang menawari Nirwansyah yang menyatakan bisa membantu dan mencairkan dana. Untuk memuluskan aksinya, kemudian Nirwansyah merekrut Rahmad untuk menjadi bendaharanya, yang sebenarnya merupakan kepala sekolah juga di sekolah lain. Diangkatnya bendahara palsu oleh terdakwa Nirwansyah untuk mendapatkan anggaran bansos siap cair. Padahal Sebenarnya Nirwansyah telah mempunyai bendahara di sekolahnya, tetapi agar tidak diketahui maka ia merekrut bendahara fiktif (palsu).
Para terdakwa juga membuka tabungan di Bank Sumut, lalu mencairkan dana bansos dalam rekening itu secara bersama-sama. Kemudian, dana yang telah cair mereka bagi dengan perincian, untuk broker Rp 200 juta dan kedua terdakwa Rp 200 juta. Namun sampai saat ini, lanjut Robertson, orang yang menjadi broker dalam perkara ini belum diketahui.
Dalam tuntutannya, Robertson menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bansos Pemprov Sumut Tahun 2009 yang bersumber dari Biro Kemasyarakatan dan Sosial Sekda Pemprovsu, yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta sesuai dengan hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumut.
Perbuatan kedua terdakwa ini melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan primair JPU.
Oleh karenanya, Robertson meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp200 juta serta subsider tiga tahun tiga bulan penjara,” ujar JPU Robertson Pakpahan. (Day)
