PENASIHAT HUKUM TERDAKWA KORUPSI DANA BPJS RSUD BATUBARA AJUKAN EKSEPSI

Senin, 13 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senin 13 April 2020 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang kasus korupsi penyalahgunaan klaim dana BPJS RSUD Batubara tahun anggaran 2014-2015 dengan terdakwa Khairunnisa dan Rianty, mantan Bendahara BPJS/JKN RSUD Batubara.

Adapun agenda Sidang kali ini ialah pembacaan eksepsi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Dalam eksepsinya, Penasihat Hukum terdakwa menyebut dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, hal itu dikarenakan terdakwa hanya menjalankan perintah dari atasannya yakni dr. Mariana Lubis selaku Direktur RSUD untuk menandatangani surat-surat pengambilan dana klaim BPJS dan dalam hal ini dr. Mariana Lubis juga tidak menganggarkan dana BPJS sebagai pendapatan retribusi. Maka dari itu menurut Penasihat Hukum tidak tepat jika klien nya yang bertanggung jawab dalam kasus ini, “dr Mariana Lubis lah yang paling tepat bertanggung jawab Namun dr Mariana Lubis dalam dakwaan ini masih berstatus saksi” ungkapnya.

Lebih lanjut, Penasihat Hukum juga mengatakan terdakwa banyak mendapat paksaan untuk menandatangani berkas-berkas pengambilan dana klaim BPJS, selain itu ada pula beberapa tanda tangan terdakwa yang dipalsukan dalam berkas-berkas tersebut. Penasihat Hukum terdakwa juga menambahkan bahwa pemalsuan tandatangan sudah dilaporkan dan sedang dalam proses penyidikan di Polres Batubara.

Diketahui Sebelumnya kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Marliana Lubis adalah sebesar Rp. 451.268.258,50 (empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Sry)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

PPAT dan Pejabat BPN Langkat Dihadirkan Sebagai Saksi dalam Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar
Pejabat BPN Langkat, Hadir Sebagai Saksi Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda
Sidang Pemeriksaan Saksi Lanjutan Dugaan korupsi Railink Bandara Kualanamu Berpotensi Rugikan Negara 5,77 Miliar
Dugaan Oknum Anggota DPRD Turut Menikmati Aliran Dana Korupsi DAK Disdik Kab. Madina Tahun 2020
Diduga Lebih 105 Hektar Terdakwa Menguasai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa di Kab. Langkat
Sidang Dugaan Perkara Korupsi di BPBD Kabupaten Batu Bara
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:29 WIB

PPAT dan Pejabat BPN Langkat Dihadirkan Sebagai Saksi dalam Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan

Jumat, 7 Februari 2025 - 08:27 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar

Selasa, 4 Februari 2025 - 05:00 WIB

Pejabat BPN Langkat, Hadir Sebagai Saksi Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:42 WIB

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda

Jumat, 31 Januari 2025 - 07:26 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Lanjutan Dugaan korupsi Railink Bandara Kualanamu Berpotensi Rugikan Negara 5,77 Miliar

Berita Terbaru

Aktivitas

Dugaan Korupsi APD Covid-19, Sidang Tuntutan Ditunda

Jumat, 31 Jan 2025 - 07:42 WIB