PN MEDAN GELAR SIDANG OTT KEPALA SEKOLAH LANGKAT

Jumat, 8 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kamis 7 November 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang OTT korupsi pungutan liar dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh K3S (kelompok kerja kepala sekolah) kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Dari gelar pemeriksaan terdakwa Nurmalinda, diakui memang benar K3S ada menerima iuran dan mengelola uang dana BOS dari 31 Sekolah di Kecamatan Gebang. Menurutnya dana BOS yang dikutip merupakan kesepakatan seluruh anggota K3S dan digunakan untuk keperluan sekolah-sekolah yang menjadi anggota K3S . Dalam artian pengurus K3S tidak mengambil keuntungan pribadi dari dana tersebut.

Namun, Nurmalinda Bangun sebagai ketua K3S, Bakhtiyar selaku Sekretaris dan Agus Prayitno sebagai Bendahara kompak membantah pertanyaan Jaksa Penuntut terkait adanya komisi 20% dari rekanan penyedia barang kepada K3S sebagaimana yang tertulis di B.A.P. Lebih lanjut, terdakwa Nurmalinda Bangun menjelaskan bahwa penerimaan komisi 20% dari rekanan tidak pernah mereka ucapkan saat penyidikan. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa apakah ada intimidasi dari pihak penyidik, sehingga menyebabkan terdakwa menyampaikan hal tersebut. Terdakwa yang mengaku tidak ada intimadasi dari pihak penyidik, hanya saja kondisi fisik yang sudah kelelahan membuat mereka langsung menandatangi berita acara pemeriksaa, tanpa benar-benar memperhatikannya isinya.

Diakhir, terdakwa Nurmalinda Bangun yang merupakan ketua K3S mengatakan bahwa dirinya menjalankan organisasi tersebut karena kepedulian sosial untuk mempermudah kerja kepala sekolah se kecamatan Gebang. Menurutnya “Organisasi K3S di kecamatan lain pun menggunakan cara yang sama, yakni mengutip dana BOS untuk keperluan dari sekolah-sekolah anggota K3S, tapi kamilah yang tertimpa sial” ujar Nurmalinda. Diketahui dari OTT yang dilakukan oleh Subdit III TIPIKOR Direskrimsus Polda Sumut ditemukan uang sebesar Rp.72.500.000 yang sedang dibawa oleh Terdakwa Agus Prayitno dan Bakhtiar. (Sry)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
“SPRT SUMUT MENDESAK SAHKAN RUU PPRT” (Internastional Women’s Day)
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Selasa, 19 Maret 2024 - 05:20 WIB

“SPRT SUMUT MENDESAK SAHKAN RUU PPRT” (Internastional Women’s Day)

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB