Sidang Adi Sucipto Ditunda, Jaksa Menghadiri Acara Di Kejagung

Rabu, 13 Februari 2013

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang pembacaan tuntutan perkara dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2009 dengan terdakwa Adi Sucipto, terpaksa harus ditunda hingga pekan depan.

Sidang pembacaan tuntutan ini ditunda hingga Selasa 19 Februari 2013. Penundaan ini disebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyiapkan tuntutan karena tidak ada pimpinannya.

“Belum siap majelis. Pimpinan kami sedang pelantikan di kejagung majelis,” ucap JPU yang dikatuai Agustini, Selasa (12/02/2013).

Mendengar jawaban JPU yang tidak memuaskan, hakim Suhartanto langsung mengatakan, “pimpinan boleh pergi, kantor harus tetap jalan,” tegurnya.

Meskipun demikian, hakim suhartanto tetap menanyakan waktu yang diinginkan JPU untuk menyelesaikan surat tuntutannya. “Kami mohon izin 1 minggu majelis,” jawab JPU.

Sekedar mengingatkan, Adi Sucipto merupakan pemilik delapan yayasan penerima dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009. Selain penerima, ia juga menjadi perantara (calo) bansos yang diduga memotong bantuan dana yang diurusnya sebesar 50 persen sampai 65 persen.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terdapat 17 proposal yang diurus oleh terdakwa yang bekerjasama dengan Syawaluddin (berkas terpisah) dan Masrizal. 17 proposal yayasan yang diurus terdakwa diantaranya;  Yayasan Mekar Sari, Yayasan Al Jihad, Perguruan Islam Al Jihad, Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah, panitia Pembangunan Masjid Al Nawawi, Yayasan Persiapan Bangsa, MTs Darul Ulum, Yayasan Khairani, Yayasan Taruna Karya, Taman Bacaan Pratiwi, Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, dan lain sebagainya. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi DAK Disdik Kab. Mandailing Natal, Pembangunan Swakelola 70 Sekolah Digarap Pihak Ketiga
Dugaan Korupsi DAK di Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
Terdakwa Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Fisik KDP pada Balai K3 Medan Dituntut 5 Tahun Penjara
Dugaan Korupsi di UINSU Tuntungan : Seorang Profesor Dituntut 2 Tahun Penjara
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Dugaan Perkara Korupsi di PT BNI Dilanjutkan.
Sidang Pledoi Dugaan Korupsi DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
Lagi-lagi Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Perkara Korupsi IMB, di Tunda
Uang Korupsi APD Covid-19 Diduga Mengalir ke Organisasi AMPI Sumut
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 Desember 2024 - 04:53 WIB

Dugaan Korupsi DAK Disdik Kab. Mandailing Natal, Pembangunan Swakelola 70 Sekolah Digarap Pihak Ketiga

Kamis, 19 Desember 2024 - 14:42 WIB

Dugaan Korupsi DAK di Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa

Selasa, 17 Desember 2024 - 04:51 WIB

Terdakwa Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Fisik KDP pada Balai K3 Medan Dituntut 5 Tahun Penjara

Senin, 16 Desember 2024 - 14:09 WIB

Dugaan Korupsi di UINSU Tuntungan : Seorang Profesor Dituntut 2 Tahun Penjara

Jumat, 13 Desember 2024 - 14:26 WIB

Sidang Pledoi Dugaan Korupsi DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

Berita Terbaru