Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar

Jumat, 7 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 06 Februari 2025. Ketua Majelis Hakim Nani Sukmawati, membuka sidang dugaan perkara korupsi penyalahgunaan dana UPT Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (SU) Tahun Anggaran 2020. Agenda persidangan kali ini ialah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Adapun terdakwa dalam kasus ini yakni Saidurrahman (Mantan Rektor UINSU), Sangkot Azhar Rambe selaku mantan Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (Kapusbangnis) dan Moncot Harahap selaku mantan Bendahara Pengeluaran. Mereka di dampingi Penasihat Hukumnya (PH) masing-masing. Ketiganya diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.750.000.000 (Rp1,7 miliar)

Sebelum surat dakwaan dibacakan oleh JPU, Nani Sukmawati bertanya kepada para terdakwa terkait mereka sudah menerima surat dakwaan dan memahaminya. Lantas, Saidurrahman menjawab sudah dan sangat paham.

Kemudian, Nani Sukmawati bertanya kembali kepada para terdakwa terkait surat dakwaan perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Saidurrahman menjawab tidak perlu dibacakan, mubazir.

Oleh karena itu, dikarenakan para terdakwa sudah memahami surat dakwaannya, Nani Sukmawati bertanya kepada PHnya masing-masing terkait mengajukan bantahan (eksepsi) surat dakwaan JPU. Para PH terdakwa mengatakan, tidak mengajukan eksepsi.

Lalu, dikarenakan PH tidak mengajukan (eksepsi), Nani Sukmawati mengatakan bahwasanya persidangan dilanjutkan ke agenda pembuktian. Lantas, Nani Sukmawati bertanya kepada JPU terkait para saksi sudah dihadirkan atau belum.

Namun, JPU belum menghadirkan para saksi. Diketahui para saksi seluruhnya berjumlah 5 orang yang akan dihadirkan pada Kamis, 13 Februari 2025 dengan agenda pembuktian pemeriksaan keterangan para saksi.

Sebelum menutup persidangan, Nani Sukmawati mengatakan bahwasanya ini merupakan sidang tercepat yang pernah ada. Karena agendanya begitu cepat.

Untuk diketahui, atas dugaan perbuatan mereka JPU mendakwa para terdakwa dengan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Majelis Hakim  menunda persidangan hingga Kamis (13/2/25) untuk agenda pemeriksaan saksi.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 249 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru