Sidang lanjutan kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar dengan terdakwa Rahudman Harahap dalam rangka mendengarkan keterangan saksi. Rahudman Harahap yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tapsel. Proses sidang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada hari selasa (21/5).
Mobil rombongan yang membawa terdakwa Rahudman Harahap tiba di Pengadilan Tipikor Medan pada pukul 9.30 Wib. Rahudman Harahap ditemani keluarga memasuki halaman pengadilan. Rahudman harahap yang saat ini menjabat Walikota Medan telah dinon-aktifkan. Surat keputusan dikeluarkan oleh Mendagri melalu Dirjen OTDA sejak senin melalui SK Mendagri Nomor 131.12-2916 Tahun 2013, tertanggal 10 Mei 2013 yang memutuskan memberhentikan sementara Rahudman Harahap dalam jabatan sebagai Wali Kota Medan. Dan dalam keputusan tersebut juga mengangkat Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melaksanakan tugas wali kota, selama Rahudman diberhentikan.
Tampak juga aksi massa dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan yang turut hadir dan mengawal kedatangan mobil yang membawa rombongan terdakwa Rahudman Harahap AMPI Kota Medan juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Medan yang menyidangkan Wali Kota Medan non-aktif Rahudman Harahap agar tidak memaksakan persidangan. Tuntutan massa untuk membebaskan Rahudman Harahap sama seperti sidang kedua.
Masih juga dihadiri PNS dan Kepling
Saat sidang lanjutan ketiga Walikota Medan yang telah diberhentikan sementara (non-aktif) Rahudman Harahap, masih ramai juga dihadiri para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan kepala lingkungan.
Pilihan Para PNS Kota Medan dan Kepala Lingkunagn dengan hadir di Pengadilan Tipikor Medan ini diindikasikan menganggu pelayanan kepada masyarakat karena meniggalkan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.
Hadirnya para PNS Kota Medan dan Kepala Lingkungan diharapkan mendapatkan tindakan tegas dari Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, hal ini dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat Kota Medan (Ibrahim’s)