3 Saksi Terkait Kasus Ir Muharman Rege Diperiksa

Kamis, 6 September 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org. Tebing Tingi. Ir.Muharman Rege kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (6/9/2012), terkait dugaan korupsi pada proyek Pelebaran Jalan dan Peningkatan Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi.

Ia diduga melakukan korupsi sebesar Rp 347.129.294,81,- dari total anggaran sebesar Rp 960.400.00,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009.

Sidang dengan acara pemeriksaan saksi Alwansyah, Erni Masitah dan Halimatul Sakdiah, dipimpin hakim Jonner Manik beserta hakim anggota Denny Iskandar dan Merry Purba.

Ketiga saksi merupakan PNS di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tebingtinggi. Masing-masing menjabat sebagai Pengawas proyek, Bendahara Pengeluaran Dinas PU, dan Kasubbag perbendaharaan Pemko Tebingtinggi.

Saat diperiksa, para saksi membenarkan adanya proyek pelebaran dan peningkatan jalan tahun 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 960.400.000,- yang dikerjakan oleh PT. Sergai Putera.

Menurut keterangan Alwansyah, tugasnya sebagai pengawas hanya membantu pengawasan dilapangan bersama Syaiful Khairi selaku Asisten PPK (Direktur Teknik), termasuk membantu  memeriksa laporan harian. Ia mengatakan tidak mengenal Ali Ombo selaku Rekanan. “yang mengerjakan proyek itu Daniel Simanjuntak atas nama PT. Sergai Putera, pimpinannya saya tidak tahu dan tidak pernah jumpa pak,” katanya dihadapan majelis hakim.

Dalam pengerjaan proyek ini, lanjut Alwansyah, waktunya tidak normal. Sebab, berdasarkan SK Kadis PU, pengawasan dilakukan hingga tanggal 23 Desember 2009. Namun, hingga Januari pekerjaan masih dikerjakan. Mengenai perubahan pekerjaan dari Jalan Sumatera ke Jalan Pandan, sepengetahuannya dikarenakan kekurangan volume, sehingga PPK menyimpulkan menambahkan ke Jalan Pandan. Ia juga mengatakan, dalam pengerjaan proyek tersebut, tidak sesuai kontrak. Seharusnya ketebalan 5 senti, namun saat diukur bervariasi, ada yang 3,1 sentimeter, 3,2 dan 3,7. Serta adanya perintah PPK (terdakwa) secara lisan kepada mereka (Alwansyah dan Syaiful Khairi) untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan. “Kalau ini tidak ditandatangani untuk dicairkan, dananya akan kembali ke pusat,” ungkapnya yang menirukan perintah terdakwa.

Kendati waktu pengerjaan tidak normal dan tidak sesuai kontrak, kenyataannya tetap saja dilakukan pencairan. Berdasarkan keterangan Erni, supaya dana dapat dicairkan, harus melengkapi administrasi, diantaranya; berita acara penyerahan pekerjaan, kemajuan pekerjaan, permohonan pencairan dari rekanan,  dan foto visual. Namun, untuk pencairan pertama tidak ada foto. Hal ini dikarenakan, pencairan pertama hanya uang muka/uang jaminan sebesar 30%. Seingatnya, yang membawa berkas  Eci selaku staf PPK. “Setelah lengkap, saya membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan kuitansi sesuai dengan nilai kontrak, lalu diserahkan kepada bagian keuangan,” terangnya.

Selanjutnya, berkas masuk ke bagian keuangan yaitu Halimatul. Kemudian, ia kembali memeriksa dan membuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Menurut Erni, ada 3 tahap pencairan. Hal ini juga dipertegas Halimatul, Tahap I  30% sebesar Rp 288 juta tertanggal 17 september, tahap II 65% Rp 524.220.000,- tertanggal  21 Desember, tahap III 5%  Rp 48.200.000,- tertanggal 31 Desember. Dana tersebut dikirim ke rekening rekanan. “Staf saya yang mengantarkannya ke Bank Sumut, Pak,”  akunya saat ditanya hakim Jonner.

Usai mendengar keterangan para saksi, hakim Jonner pun menunda sidang hingga Senin, 10 September 2012.(Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB