SIDANG LANJUTAN KORUPSI ADD TANAH BESIH

Selasa, 17 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org] Senin 16 Desember 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tanah Besih kecamatan Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Adapun saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kali ini ialah Muradi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai dan Alda Auditor Insperktorat Kabupaten Serdang Bedagai, keduanya diperiksa secara bersamaan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muradi, Kepala Desa Tanah Besih telah menyalahi aturan sejak awal terkait penarikan dana desa, pengambilan dana desa haruslah sesuai dengan SPP dan tidak dibenarkan ditarik seluruhnya.

Muradi juga menambahkan permasalahan yang terjadi pada dana desa Tanah Besih tahun anggaran 2017 adanya penggunaan dana desa yang tidak disertai dengan SPJ serta tidak di realisasikan nya APBdes Tanah Besih yakni pembangunan jalan dari Dusun 3 menuju Dusun 4 dengan panjang 450 Meter dan lebar 3 Meter serta anggaran untuk pembangunan Bumdes senilai Rp. 380.000.000. padahal Kepala Desa dan Bendahara Desa sudah menarik seluruh Anggaran Dana Desa Tanah dari rekening Desa.

Melihat hal tersebut, Muradi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan permohonan secara tertulis ke Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan Audit terhadap Desa. ”kami tidak memliki kewenangan karena itu kami menyurati inspektorat agar mengaudit Desa Tanah Besih” ujar Muradi.

Lebih lanjut, Alda selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai menjelaskan hasil audit dari Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara ± Rp. 700.000.000 dengan rincian lengkapnya, Rp.252.000.000 pekerjaan tidak dilaksanakan, Rp. 382.000.000 penyertaan modal dari Dana Desa ke Bumdes yang tidak direalisasikan kemudian ± 63 kegiatan yang tidak dilengkapi SPJ dan bukti pengeluaran senilai Rp. 134.276.000.

Sebelumnya Darma Suwardi dan M. Noor ditetapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf B, Subsider Pasal 3 ayat Pasal 18 ayat 1 Huruf B UU Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara senilai Rp. 747.527.777. ( Sry)

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB