Terpidana Korupsi Eddy Sofian Dijadikan Saksi Di Persidangan Terkait Dana Hibah dan Bansos

Rabu, 7 September 2016

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

gatot IIPENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali disidangkan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Kamis 05 September 2016). Gatot menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Sidang kali Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kesbangpollinmas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yakni Eddy Sofian beserta enam orang Stafnya.

Saksi Eddy Sofian menerangkan bahwa dirinya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan terkait masalah dana hibah dan bansos Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013, sehinggah sepengetahun saksi hubungan dirinya dengan dana hibah dan bansos yakni berdasarkan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang berisikan untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga penerima dana hibah dan bansos.

Atas Surat Keputusan Gubernur tersebut, maka saksi Eddy Sofian membentuk tim evaluasi terhadap lembaga yang penerima dana hibah dan bansos yakni Nuri Handayani, Pendi Limbong, Ahmad Firdaus Hutasuhut, Zulkarnaen Rangkuti, A Muhammad Den dan Marantina Ginting yang kesemuannya bekerja sebagai Staf di Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tugas ke enam Staf Kesbangpollinmas betugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Kesbangpollinmas untuk mengavaluasi lembaga penerima dana hibah sebanyak dua ratus tiga puluh tiga lembaga, dan ditetapkan yang memenuhi syarat seratus empat puluh tiga Lembaga, setelah di dilakukan pertimbangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Bahwa bantuan yang di berikan kepada masyarakat melali SKPD Kesbangpollinmas berupa hibah saja.

Ketujuh saksi menerangkan bahwa mengenai Laporan Pertanggungjawaban itu diajukan kepada Biro Keuangan, sedangkan tugas mereka hanya melakukan evaluasi terhadap Proposal, mengajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Membuat Nota Pengantar untuk di tindak lanjuti oleh Biro Keuangan. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah mengikuti rapat TAPD dan tidak mengetahui terhadap tiga lembaga yang tidak meberikan Laporan Pertanggungjawaban dari seratus empat puluh tiga Lembaga penerima dan hibah. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ia mengetahui hal tersebut ketika di periksa oleh penyidik di Kejaksaan. (Ldn)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan
Babak Baru Sidang Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Sumut Cabang Sei Rampah
Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi
Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Rugikan Negara Rp856 miliar, Kedua Terdakwa dituntut 15 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Mahkota Dugaan Korupsi PPPK Guru Kab. Langkat Tahun 2023
JPU Tanggapi Pledoi Ketiga Terdakwa Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru Kab. Langkat Tahun 2023
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Juni 2025 - 16:06 WIB

Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:27 WIB

Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:22 WIB

Babak Baru Sidang Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Sumut Cabang Sei Rampah

Minggu, 22 Juni 2025 - 08:44 WIB

Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi

Minggu, 22 Juni 2025 - 08:40 WIB

Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Rugikan Negara Rp856 miliar, Kedua Terdakwa dituntut 15 Tahun Penjara

Berita Terbaru

Artikel

Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi

Minggu, 22 Jun 2025 - 08:44 WIB