3 Orang Terdakwa Korupsi BTN Di Sidang Secara Bersamaan

Kamis, 6 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org.] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang Canakya Suman selaku Direktur PT. KAYA, Mujianto Selaku Direktur PT. ACR, Elviera Selaku Notaris terdakwa kasus Korupsi Bank BTN. Yang dalam persidangan kali ini dilakukan secara bersamaan dalam keterangan ahli (05/10/2022)

Agenda sidang kali ini pemeriksaan ahli. JPU dalam hal ini menghadirkan 2 orang ahli yang mana Pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan. Adapun ahli yang dihadirkan yaitu ; Prof. Dr. Tan Kamello SH., MS dari USU dan Djanakaraji dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara.

Dalam keterangan ahli, Tan kamello bahwa Suatu perikatan itu tidak dituliskan didalam kitab undang-undang hukum perdata tetapi padadoktrin dituliskan bahwa perikatan jenis-jenisnya adalah hubungan hukum antara 2 subjek hukum yang berada didalam hukum harta kekayaan yang salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berhak memberikan harta tersebut. Sementara perjanjian itu di atur oleh undang undang.

Kemudian ahli juga menyampaikan bahwa PPJB yang dilakukan di kantor Notaris itu merupakan hanya peralihan perorangan namun tidak dengan kebendaan, jika ingin peralihan hak itu harus Sertifikat.

 

Tak hanya itu ahli juga menyampaikan bahwa jika belom terjadi balik nama antara pihak pertama dan pihak kedua bilamana sertifikat di agunkan di Bank namun terjadi kemacetan, maka kedua pihak tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, dalam keterangan ahli djakaraji ia menuturkan bahwa setelah memeriksa dan mengaudit kerugian negara yang terjadi pada Bank BTN sebesar 39,5M. Walaupun dari pihak PH mengatakan telah di lakukan pembayaran sebagian apakah kerugian negara masih tetap 39,5M? Ahli menjawab yaa benar.

Karna pasa dasarnyaa kredit yang diajukan itu dari awal telah melanggar prosedur maka walaipun ada pembayaran cicilan itu tetap tidak dianggap dikarekan pinjaman tersebut tidak ada. “Ucap Ahli”.

Sempat terjadi perdebatan antara JPU dan PH di karenakan pertanyaan PH yang menurut JPU tidak semestinya di pertanyakan. Namun Majelis Hakim meluruskan Perdebatan tersebut.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir), Dituntut 4 Tahun Penjara
Terdakwa Penyalahgunaan Dana Desa Cinta Rakyat : Saya Sampai Depresi
Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi MAN 3 Medan
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:38 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir), Dituntut 4 Tahun Penjara

Rabu, 6 Maret 2024 - 02:29 WIB

Terdakwa Penyalahgunaan Dana Desa Cinta Rakyat : Saya Sampai Depresi

Selasa, 5 Maret 2024 - 02:52 WIB

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi MAN 3 Medan

Jumat, 1 Maret 2024 - 06:57 WIB

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Diperiksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana KIP Univa Labuhanbatu

Jumat, 1 Maret 2024 - 04:02 WIB

Komisioner Bawaslu Medan Minta Dibebaskan Atas Dugaan Kasus Korupsi Yang Menjeratnya.

Berita Terbaru