5 Anggota Dewan Langkat Yang Jadi Saksi Dugaan Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Banyak Tidak Tahunya.

Kamis, 28 Agustus 2014

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Medan – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat tahun 2012 dengan total anggaran sebesar Rp 17 milliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis, (28/8/14). Agenda sidang kali ini masih mendengarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan.

Dalam persidangan ini, penuntut umum kembali menghadirkan 5 orang saksi yang berasal dari anggota DPRD Langkat periode 2009-2014. Kelimanya yaitu Arifin, Namokur, Poiman, Adek, dan Tenan.

Kasus yang menjerat sekwan dan mantan sekwan ini cukup memprihatinkan. Pasalnya anggota DPRD yang dijadikan saksi kerap kali menyatakan tidak tahu menahu atau lupa dalam menjawab pertanyaan pengacara terdakwa terkait pengembalian sejumlah uang atas mark up tiket biaya perjalanan dinas ini.

Menurut salah satu pengunjung asal Langkat, para anggota dewan yang menjadi saksi di persidangan kali ini adalah anggota dewan “terbodoh” yang pernah ada. Sebab mereka tidak tahu apa-apa. Pengunjung asal Langkat itu mengaku malu menjadi masyarakat langkat atas tingkah laku para wakil dewan yang telah dipilihnya. “Malu aku sebagai masyarakat Langkat punya Anggota DPRD kegitu”, kesalnya. (ibra)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar
CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum
Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 
Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir
Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut
PH Terdakwa Sangkot Ajukan Permintaan Menghadirkan BB dan Pemeriksaan Setempat Agar Perkara Dugaan Pencurian Menjadi Terang
Ketua Kelompok Tani Perjuangan VS PT. SPR, Ada Sisi Lain Yang Harus Diperhatikan Majelis Hakim
Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:49 WIB

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:04 WIB

CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum

Sabtu, 14 Februari 2026 - 14:42 WIB

Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:49 WIB

Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:13 WIB

Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut

Berita Terbaru