Sidang Lanjutan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Canakya Suman

Selasa, 6 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi perbankan dengn terdakwa Canakya Suman selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI  yang merupakan debitur BANK BTN, Senin (29/8/2022)

Agenda sidang kali ini ialah pemeriksaan saksi dari jaksa Penuntut Umum. Adapun saksi yang dihadirkan sebanyak tujuh orang. Adapun saksi yang dihadirkan yaitu dua orang dari BANK SUMUT dan lima orang dari BANK BTN. Kemudian Majelis Hakim meyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum agar keempat saksi diperiksa secara bersamaan.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum jawaban yang sampaikan oleh saksi BANK SUMUT dan saksi dari BANK BTN bertolak belakang. Keduanya saling menutup-nutupin sehingga Majelis Hakim menegur para saksi agar dalam memberikan keterangan harus dengan jujur.

Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh saksi dari BANK BTN ketika Penasihat Hukum mempertanyakan “dalam proses pencairan apakah syarat-syarat yang dilakukan oleh CANAKYA SUMAN sudah terpenuhi?” saksi menjawab sudah. padahal pertanyaan itu sebelumnya sudah dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun jawaban saksi belum.

Tak hanya itu dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi dari BANK SUMUT ada melakukan pertemuan dengan pimpinan cabang dari BANK BTN namun setelah di konfirmasi langsung oleh pimpinan cabang BANK BTN bahwa tidak pertemuan.

Melihat dari keteranga-keterangan saksi yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai ada yang berbohong diantara saksi dari BANK SUMUT dan saksi dari BANK BTN, Majelis Hakim menegur untuk yang kedua kalinya agar menyampaikan keterangan sesuai dengan faktanya. Majelis Hakim juga menyampaikan ketika memberikan keterangan bohong bisa saja Majelis Hkim menerapkan pasal 310 KUHP dalam hal ini memberikan keterangan bohong, namun hakim juga masih menggunkan rasa kemanusiaan sehingga tidak menerapkan hal tersebut.

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru