Pemeriksaan Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017

Senin, 13 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[pendidikanantikorupsi.org] Senin, 13 Maret 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar persidangan Adapun yang menjadi agenda sidang kali ialah pemeriksaan Terdakwa Drs. Zulfikar terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 melalui Video Confrence.

Didalam persidangan sebelum Ketua Majelis memulai pemeriksaan meminta kepada terdakwa Drs. Zulfikar agar memberikan keterangan yang sebenarnya, dalam keterangan Terdakwa bahwa menjadi kepala sekolah SMK Negeri 2 Kisaran sejak September 2016-2018, pernah menjadi DPO pada September 2019 namun status kepala sekolah masih berjalan hingga November 2019, terkait gaji yang saya terima terakhir November 2018, atm saya telah diblokir namun saya tidak menahu siapa yang memblokir atm saya, pencairan Dana Bos tahun 2017 berkisar 1,5 Milyar dengan cara 5 kali transaksi dan itu di damping oleh Eko (bendahara), lalu Ketua Majelis mempertanyakan Dana Bos Sudah Cair mengapa melarikan diri dari pemeriksaan?, karena data pemeriksaan yang dibuat oleh inspektorat tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan juga tidak dijelaskan berapa kerugian negara, walaupun inspektorat sesuai dengan prosedur terhadap pemeriksaan saya. Lebih lanjut Terdakwa menyampaikan bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan maret dana bos tak kunjung cair dan untuk menutupi program yang berjalan terlebih dahulu saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kisaran mendahulukan uang pribadi saya sampai pencairan dana bos dikeluarkan.

Diakhir persidangan Majelis Hakim menggali pertanyaan terkait bukti transaksi serta kwitansi pendahuluan dana yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, pernyataan terdakwa bahwa bukti kwitansi dan transaksi sebagian saya letak di rumah dan saya berikan kepada Eko (bendahara), karena pernyataan dari terdakwa yang tidak masuk akal Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghadirkan Eko (bendahara) untuk mengkonfontir pernyataan dari Terdakwa Drs. Zulfikar, Majelis Hakim menutup persidangan dan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 Maret 2023. (MDP)

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan
Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kehatan Sumatera Utara)
Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)
Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)
Saksi Sebut Uang Akan Diberikan Kepada Komisioner Bawaslu dan KPU Kota Medan
Sidang Eksepsi Dugaan Kasus Korupsi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara
Eks Kepala MAN Binjai Dihukum 2,6 Tahun Penjara
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 30 April 2024 - 03:54 WIB

Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan

Senin, 29 April 2024 - 13:40 WIB

Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara

Senin, 29 April 2024 - 13:14 WIB

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kehatan Sumatera Utara)

Minggu, 28 April 2024 - 04:45 WIB

Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)

Jumat, 26 April 2024 - 13:19 WIB

Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)

Senin, 22 April 2024 - 23:07 WIB

Sidang Eksepsi Dugaan Kasus Korupsi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara

Jumat, 19 April 2024 - 04:27 WIB

Eks Kepala MAN Binjai Dihukum 2,6 Tahun Penjara

Jumat, 5 April 2024 - 03:56 WIB

Sidang Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumatera Utara

Berita Terbaru