Terdakwa Menggunakan Pakaian Tahanan, Hakim Ketua Marah !!!

Jumat, 8 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Kamis, 07 Maret 2024. As’ad Rahim, S.H., M.H. seketika marah ketika melihat para Terdakwa masih mengenakan baju berwarna merah (Baju Tahanan) di ruang sidang. Hal tersebut terjadi di ruang cakra 9 PN Medan, ketika As’ad ingin membuka persidangan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kab. Samosir Mangindar Simbolon.

“Ini yang pakai baju merah-merah ini sidang apa ?”. Tanya As’ad kepada salah satu petugas pembawa tahanan Kejari Medan. “Pidum pak” jawab petugas.

“Kalau di ruang-ruang sidang jangan lagi pakai baju merah. Di buka itu bajunya, tidak boleh itu. Dari ruang tahanan ke ruang sidang jangan pakai baju merah. Kan sudah berapa kali saya bilang, pakai baju merah itu mulai naik ke mobil tahanan hingga sampai turun menuju ke ruang tahanan (Pengadilan). Di baca Undang-undangnya” tegasnya.

Sebelumnya As’ad Rahim juga pernah menegur petugas tahanan, ketika itu Terdakwa dugaan kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Cinta Rakyat, Kec. Namorambe tahun anggaran 2019-2020 masih mengenakan baju tahanan di ruang persidangan. Seketika itu juga Terdakwa langsung mengganti baju yang berbeda.

Teguran yang di lontarkan oleh As’ad Rahim, dapat dilihat berdasarkan Pasal 154 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”. Kata  ‘bebas’ dalam pasal ini, dimaksudkan agar Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan seperti diborgol dan memakai rompi/baju tahanan. Walaupun begitu Terdakwa tetap dalam pengawalan.

Usai menegur, As’ad melanjutkan persidangan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kab. Samosir Mangindar Simbolon dengan agenda Pembacaan Tuntutan (07/03/2024). Dirinya sebagai Hakim Ketua dalam perkara ini. Kemudian, ia meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar membacakan Tuntutan untuk Terdakwa Mangindar.

Namun, JPU meminta kepada Majelis Hakim agar Pembacaan Tuntutan dapat dilaksanakan Jumat, 08 Maret 2024, sebab belum selesai. Permintaan JPU  tersebut disetujui oleh Terdakwa.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Jumat, 08 Maret 2024 dengan agenda pembacaan Tuntutan pukul 14.00 Wib diruang cakra 9 PN Medan.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Setoran APH, 9 Kepala Sekolah SMA/SMK Se-Batubara dipalak
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Tanah dan Bangunan PT. KAI
Sidang Pembacaan Pledoi Terkait Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Berita ini 146 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 06:31 WIB

Dugaan Korupsi Setoran APH, 9 Kepala Sekolah SMA/SMK Se-Batubara dipalak

Kamis, 17 Juli 2025 - 06:22 WIB

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Tanah dan Bangunan PT. KAI

Kamis, 17 Juli 2025 - 06:17 WIB

Sidang Pembacaan Pledoi Terkait Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Berita Terbaru

Aktivitas

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Tanah dan Bangunan PT. KAI

Kamis, 17 Jul 2025 - 06:22 WIB