Pendidikanantikorupsi.Org, Senin 24 Februari 2025. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dugaan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu. Adapun terdakwa dalam perkara ini ialah Paruhum Nali Siregar.
Terungkap diakhir persidangan, terdakwa mengungkapkan kepada Ketua Majelis Hakim bahwasanya dia menyesal atas perbuatannya.
Terdakwa juga mengungkapkan bahwasanya mengenai uang yang diambil sebanyak Rp1,4 miliar, di dalamnya termasuk utang para pegawai yang belum dikembalikan kepada terdakwa, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada kwitansi untang para pegawai.
Diketahui persidangan kali ini digelar di ruang cakra 4 Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli dari Inspektorat Ahmad Rizal Hasibuan terkait perhitungan jumlah kerugian negara.
Ahmad Rizal Hasibuan mengatakan dia melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah dari penyidik. Ia memegang berbagai bukti diantaranya PAD, kwitansi, rekening, dan lain-lain. Beberapa bukti-bukti tersebut ia peroleh dari dari penyidik, bukan melalui terdakwa langsung.
Metode perhitungan yang digunakan oleh ahli ialah “Pendapatan masuk dikurangin uang yang ada“. Ahmad Rizal Hasibuan hanya bertugas untuk mengitung kerugian negara saja. Diketahui sebelumnya, ada saksi ahli lainnya yang hadir di persidangan, ada juga tim Inspektorat lainnya yang di tugaskan langsung untuk menyelidiki terdakwa.
Ahli menerangkan bahwasanya ada kebocoran kas yang terjadi dikarenakan tidak berjalanya peraturan yang ada. Kemudian, penarikan uang terjadi dari bulan April 2024 hingga Februari 2025, hasil dari penarikan semuanya berjumlah Rp1,4 miliar dan yang di kembalikan hanya Rp50 juta secara tunai.
Selanjutnya, Ahli juga menerangkan bahwasa terjadi kerugian disebabkan oleh direktur dan untuk waktu pengembalian dana tidak ada dilakukan, padahal sudah 3 kali bersurat perihal pengembalian dana.
Persidangan keterangan ahli selesai, selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang hingga Senin, 3 Maret 2025 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
