Monitoring Peradilan

Berkas Imam dan Aidil Pekan Depan Dinyatakan Lengkap

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG, MEDAN – Berkas Imam Saleh Ritonga dan Aidil Agus dalam perkara korupsi dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, minggu depan rencananya akan dinyatakan lengkap atau P21.

Hal itu diungkapkan Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Albert Pangaribuan. “Lagi proses, minggu depan P21,” tuturnya, saat ditanyai di gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Rabu (8/5).

Albert yang saat itu didampingi Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut Yuspar, diperintahkan  agar timnya secepat mungkin meneliti berkas Imam Saleh dan Aidil Agus. “Secepatnya ya, biar jangan terus ditanya-tanya kita sama teman wartawan,” perintah Yuspar.

Saat ditanya apakah akan ada lagi tersangka baru yang akan ditetapkan terkait korupsi bansos ini, Yuspar menjawab, “Sementara segitu dulu (12 tersangka). Nanti lihat perkembangan lagi, kalau memang ada (perkembangan) pasti akan dibuka kembali,” jawabnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Imam Saleh dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi mengungkapkan, adanya keteribatan lima anggota DPRD Sumut yaitu Iman B Nasution (Fraksi Partai Gerindra Bulan Bintang Reformasi), Ali Jabar Napitupulu (Fraksi PPP), Chaidir Ritonga (Fraksi Golkar), Washington Pane (Fraksi PPRN), dan Muhammad Affan (Fraksi PDIP) karena mendapat fee dari setiap pengurusan dana bansos untuk lembaga yang diurus dan diarahkan mereka.

Pemberian fee ini sangat bervariasi, sekitar 40 sampai 60 persen dari total dana yang diterima. Namun hingga saat ini penyidik Kejatisu belum menjadwalkan pemanggilan kelima orang tersebut.  Menurut Yuspar, lima anggota DPRD Sumut tersebut akan dipanggil jika ada relevansinya.

Saat ditanya total dana sementara yang telah dikembalikan dari seluruh kerugian negara dalam kasus korupsi bansos, keduanya mengaku tidak mengetahui berapa total dana yang telah dikembalikan seluruhnya, baik dari para tersangka maupun penerima bantuan. Namun Albert menjelaskan, pengembalian itu menjadi alat bukti, dan ada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.   “Kita kan limpahkan ke mereka (Kejari Medan). Di mana lokasinya (korupsi) kita limpahkan di situ. Jadi administrasinya semua ditangani orang itu,” jelas Albert. (Day)