Eks Kepala MAN Binjai Dihukum 2,6 Tahun Penjara

Jumat, 19 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Terdakwa Evi Zulinda Purba (Eks Kepala MAN Binjai) dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh M. Nazir menyatakan bahwasanya Evi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) anggaran tahun 2021 sebesar Rp1 Miliar lebih.

Selain pidana penjara, Evi juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp150 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim menilai perbuatan Evi telah melanggar dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Evi Zulinda Purba dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair tiga bulan kurungan,” ucap ketua majelis hakim di ruang cakra 2 PN Medan (18/4/2024).

Evi juga dihukum untuk membayar uang pengganti sekitar Rp190 Juta dengan catatan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan maka harta bendanya akan di disita dan di lelang oleh JPU. Namun, jika tidak memiliki harta benda akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Berdasarkan Uang Pengganti tersebut, Penasihat Hukum Evi yaitu Irvan dan Nasruddin menyatakan tidak setuju. Ia menerangkan bahwsanya uang pengganti seperti apa yang harus diganti, sebab hasil auditnya tidak jelas.

Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa Evi ialah atas perbuatannya telah merugikan keuangan negara serta tidak mendukung program pemerintah. Selain itu, majelis hakim menilai hal-hal yang meringankan Evi ialah bersikap sopan saat persidangan.

“Hal memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Hal meringankan terdakwa bersikap sopan saat persidangan,” ucap hakim.

Berdasarkan putusan ini, Penasihat Hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, sebab ada bukti-bukti yang mereka ajukan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Kemudian, ia melanjutkan setidaknya ada 3 poin yang harus direspon dari putusan tersebut yaitu Akuntan Publik yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memahami tentang aturan yang berkaitan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan No. 3 Tahun 2022, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan R.I, Kepolisian R.I, Kementerian Dalam Negeri R.I. sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Evi agar Jaksa dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan perkara korupsi dan berkaitan dengan hasil laporan inspektorat.

Diketahui, setalah putusan Evi dibacakan, Majelis Hakim melanjutkan pembacaan putusan untuk Nana Farida selaku Bendaraha MAN Binjai yang bersama-sama dengan Evi melakukan korupsi dana BOS. Nana dihukum 1 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp50 juta.

Atas putusan majelis hakim tersebut, mereka kompak menyatakan pikir pikir dan sikap sama dinyatakan oleh JPU.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 359 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru