Hakim Tolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Pembangunan PLTA Asahan III

Rabu, 15 Oktober 2014

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG, MEDAN Sidang putusan sela terhadap terdakwa dugaan kasus korupsi Tumpal Siagian dan Maruli, hari ini di gelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (2/10/2014). Dalam putusan itu, hakim Parlindungan Sinaga menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa dan melanjutkan persidangan pada hari Kamis .

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTA Asahan III yang merugikan keuangan Negara sebesar 4,9 Milliar.

Tidak terima dengan dakwaan JPU, Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa melakukan perlawanan dengan membuat surat eksepsi (bantahan) yang menyatakan, dakwaan JPU cacat hukum karena pemeriksa keuangan seharusnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, unsur dakwaan yang di tuliskan oleh JPU tidak cermat karena tidak dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana para terdakwa. Oleh karena itu, PH terdakwa meminta kepada majelis hakim agar keduanya dibebaskan karena dakwaan JPU telah error in persona.

Di sisi lain, JPU membantah eksepsi terdakwa dengan mengatakan bahwa alasan tim penasehat hukum yang mengatakan dakwaan mereka  kabur (obscure libel) lebih dikarenakan PH terdakwa tidak paham dalam meneliti fakta-fakta yang di ungkap Jaksa. Oleh karenanya mereka meminta kepada majelis untuk melanjutkan persidangan.

Usai membacakan putusan sela, majelis hakim menunda sidang hingga minggu depan, Kamis (9/10/2014).

Sekedar mengingatkan, Tumpal dan Maruli merupakan Panitia Pengadaan Tanah yang bekerja sebagai Camat dan Kades Meranti Utara, Kabupaten Toba Samosir. Keduanya didakwa Jaksa melakukan tindak pidana korupsi memperkaya orang lain dan merugikan keuangan Negara sebesar 4,9 Miliar. (Ibra)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau
Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai
JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan
Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa
Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah
Sidang Dugaan Korupsi Dana Desa Fadorobahili Nias Barat ,Dilaksanakan di Ruang Sidang Sempit
JPU Anggap Ahli Audit PH Tidak Kredibel, Karena PTDH
Sidang Lanjutan Korupsi PPPK Langkat, “Kode Sorong Kanan” disebut Saksi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:02 WIB

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:22 WIB

JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:18 WIB

Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah

Berita Terbaru

Aktivitas

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Aktivitas

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB