Korupsi Hutan, Eks Bupati Samosir Eksepsi Surat Dakwaan JPU

Senin, 20 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 20 November 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, kembali menyidangkan dugaan kasus korupsi perambah hutan sekitar hutan lindung dan pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat di Kab. Samosir. Persidangan dimulai sekitar pukul 15.16 Wib di ruang cakra 9 PN Medan, dengan agenda pembacaan Nota Eksepsi Terdakwa Mangindar Simbolon melalui Penasihat Hukumnya.

Dalam Eksepsinya, Penasihat Hukum membantah surat dakwaan Penuntut Umum dibuat dengan cara tidak benar sehingga surat dakwaan dikatakan Kabur (Obscuur Libel).

“Bahwa setelah kami membaca dan memahami uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut tidak di urai secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, kapan waktu (tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan uraian surat dakwaan menjadi kabur (obscuur libel) maka seharusnya surat dakwaan tersebut batal demi hukum” ucap Penasihat Hukum Terdakwa (20/11/2023).

Berkenaan surat dakwaan, secara formiil harus mengikuti Pasal 143 ayat 2 huruf b dan ayat 3 KUHAP. Disitu diterangkan agar Penuntut Umum ketika membuat surat dakwaan agar mencantumkan identitas Terdakwa dengan lengkap, menguraikan kronologis tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap, di tanda tangani dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas maka surat dakwan batal demi hukum.

Oleh karena itu, penting kiranya kepada Penuntut Umum agar lebih teliti serta berhati-hati dalam membuat surat dakwaan demi menghindari cacadnya prosedur hukum acara pidana.

Selain itu, Penasihat Hukum juga membantah Surat Dakwaan Penuntut Umum telah kedaluwarsa. Sebab kasus ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu.

“Bahwa dari surat Dakwaan Jaksa Penutut Umum yang menguraikan perbuatan Terdakwa dilakukan pada Tahun 2003 maka perbuatan terdakwa jika benar demikian telah berlalu selama 20 Tahun yang lalu, maka seharusnya Jaksa Penutut Umum tidak ada alasan hukum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini karena telah kedaluwarsa.” sambung Penasihat Hukum membacakan Eksepsi.

Mengenai kasus pidana yang kedaluwarsa telah diatur di dalam Pasal 78 KUHP Juncto Pasal 79 KUHP. Maka untuk menanggapi hal tersebut Penuntut Umum harus bekerja lebih keras agar dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwasanya kasus ini dapat dilanjutkan dan belum kedaluwarsa.

Berdasarkan dari uraian Eksepsi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan, meminta Terdakwa untuk di bebaskan dari hukuman, memulihkan nama baik Terdakwa.

Persidangan selesai sekitar pukul 15.40 Wib, Majelis Hakim menunda sidang hingga 27 November 2023.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum
Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)
Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan
Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Dituntut 5 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19
Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:31 WIB

Adik Terdakwa Diperiksa Sebagai Saksi Atas Dugaan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Desa T.A 2021 di Desa Bekilang, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

Kamis, 13 Juni 2024 - 03:33 WIB

Para Terdakwa Divonis 9,6 Tahun Pidana Penjara Atas Kasus korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:30 WIB

Para Terdakwa Kasus Korupsi IPAL di Padangsidimpuan di Tuntut Berbeda Oleh Jaksa Penuntut Umum

Selasa, 11 Juni 2024 - 13:23 WIB

Tunda !!! Sidang Putusan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU)

Jumat, 7 Juni 2024 - 04:57 WIB

Putusan Inkracht : Kasus Korupsi Komisioner Bawaslu Medan dan Rekan

Selasa, 4 Juni 2024 - 04:47 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Petugas Kepala Gudang Penerimaan Barang Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19

Sabtu, 1 Juni 2024 - 05:45 WIB

Azlansyah Hasibuan (Komisioner Bawaslu) Bersama Rekannya Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:09 WIB

Bupati Labuhanbatu Diduga Menerima Suap Rp4,9 Miliar

Berita Terbaru