KORUPSI PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH, PEJABAT BPN MANDALING NATAL DITUNTUT 3 TAHUN PENJARA

Senin, 3 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

 

 

 

 

[Pendidikanantikorupsi.org] Mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah  Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal  Muhammad Khaidir Nasution dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 200 Juta subsider 3 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/8/2020).

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa berbeli-belit dalam persidangan, perbuatan terdakwa menyebabkan warga tidak mendapatkan hak nya sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa punya tanggungan dan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebelumnya dijelaskan bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Pertahanan Kab. Mandailing Natal tertanggal 10 September 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Holil dan kawan -kawan atas tanah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, diketahui jika yang menerima Hak Atas Tanah setelah lolos dari hasil survey dan verifikasi Tim Pemeriksa Tanah A adalah sebanyak 548 bidang.

Selanjutnya, 548 bidang hak milik transmigran tersebut di usulkan untuk menjadi sertifikat hak milik yang disampaikan oleh terdakwa, selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A kepada Yuharnel selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah sertifikat berjumlah 548 ditandatangani oleh yuharnel sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian seluruh sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diberikan kepada transmigran yang berhak sesuai dengan nama-nama yang terdapat dalam sertifikat. Namun setelah terdakwa menerima sertifikat berjumlah 548  berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, terdakwa tidak memberikan seluruh sertifikat tersebut kepada transmigran yang berhak.

Jumlah keseluruhan sertifikat yang diserahkan oleh terdakwa kepada kepada transmigran yang berhak  hanya 512 sertifikat penyerahan pertama sebanyak 202 ditambah penyerahan kedua sebanyak 194 ditambah penyerahan ketiga sebanyak 116- dari 648 bidang tanah dimohonkan pendaftarannya oleh transmigran kepada terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A. Terdakwa tidak menyerahkan 136 sertifikat  kepada transmigran yang berhak. Akibat tidak diserahkannya sertifikat sebanyak 136  bidang membuat transmigran yang tidak menerima sertifikat tidak dapat menguasai tanah yang seharusnya menjadi milik mereka , sehingga saat ini tanah tersebut  dikuasai oleh pihak lain.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sri Wahyuni Batubara menunda sidang dan akan melanjutkan kembali pada 13 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan nota pembelaan. (SRY)

 

 

 

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Para Terdakwa Dituntut 18,6 Tahun Penjara Atas Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan di PT PSU
Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi
Para Terdakwa Kasus Dana KIP Univa Labuhanbatu di Tuntut 2,5 Tahun
Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan
Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kehatan Sumatera Utara)
Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)
Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 05:36 WIB

Para Terdakwa Dituntut 18,6 Tahun Penjara Atas Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan di PT PSU

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:37 WIB

Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi

Selasa, 7 Mei 2024 - 07:31 WIB

Para Terdakwa Kasus Dana KIP Univa Labuhanbatu di Tuntut 2,5 Tahun

Selasa, 30 April 2024 - 03:54 WIB

Pensiunan ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mengaku Terima Uang Dalam Proyek IPAL di Kota Padangsidimpuan

Senin, 29 April 2024 - 13:40 WIB

Saksi Ahli : Uang yang Dipungut Oleh MAN 3 Medan Adalah Uang Negara

Minggu, 28 April 2024 - 04:45 WIB

Ayah dan Anak Terlibat Dalam Dugaan Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU)

Jumat, 26 April 2024 - 13:19 WIB

Bantahan Jaksa Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Alwi Mujahit (Kadis Kesehatan Sumut)

Jumat, 26 April 2024 - 13:11 WIB

Saksi Sebut Uang Akan Diberikan Kepada Komisioner Bawaslu dan KPU Kota Medan

Berita Terbaru

Berita

Menyesali Perbuatannya, Azlansyah Menangis Baca Pleidoi

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:37 WIB