LANJUTAN SIDANG KORUPSI DANA PBB PERKEBUNAN LABURA, KETIGA TERDAKWA SALING BERIKAN KESAKSIAN

Selasa, 17 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran 2013-2015, Senin (16/11/2020)

Agenda persidangan kali ini pemeriksaan saksi, dimana terdakwa diperiksa sebagai saksi dan saling memberikan kesaksian terhadap terhadap terdakwa lain. Adapun terdakwa dalam kasus ini sebanyak tiga orang antara lain Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labura tahun 2013 Ahmad Fuad Lubis, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Daerah Labura tahun 2014-2015 Faizal Irwan Dalimunthe dan Kabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labura Armada Pangaloan.

Menurut Faizal Irwan Dalimunthe, SK Bupati yang mengatur terkait pembagian dana upah pungut PBB menjadi insentif bagi pejabat Dinas DPPKAD, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sudah ada sejak tahun 2010.

Masih menurut Faizal, peran Dinas Pendapatan dalam pemungutan pajak sektor perkebunan Labura ialah menditribusikan SPP ke Wajib Pajak, baru kemudian diteruskan oleh Wajib Pajak ke Pemerintah Pusat. Setelah diterima oleh Pemerintah, selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan dana upah pungut kepada Pemerintah Daerah Labura yakni ke rekening kas umum daerah sebesar 34% dari yang 9%.

Untuk mengeluarkan uang tersebut dari kas daerah, Bupati Labura kemudian menerbitkan SK yang disusun ataupun dikonsep oleh terdakwa Armada Pangaloan selaku Kabid Pendapatan, isi dari SK itu sendiri adalah persentase pembagian upah pungut dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang dijadikan insentif bagi pejabat yakni kepada Bupati, Wakil Bupati, Dinas DPPKAD dan Sekda, “persentasenya disitu kemarin di tahun 2013 adalah Bupati 30%, Wakil Bupati 15%, Sekda 5% dan Dinas DPPKAD 50%” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Armada Pangaloan sebelum penyusunan SK pembagian upah pungut PBB perkebunan menjadi insentif, Khairun selaku Kepala Seksi Pajak dan Udin Prabowo selaku Bendahara PBB melaporkan kepadanya bahwa sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dana upah pungut dibagikan menjadi intensif, setelah itu ia melaporkan hal tersebut terdakwa Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Dinas, kemudian kepala Dinas memerintahkannya untuk berangkat ke Jakarta yaitu ke Dirjen Pajak untuk mengkonsultasikan terkait pembagian dana upah pungut menjadi insenstf.

Di Dirjen Pajak Armada bertemu dengan Kasubdit Dirjan Pajak yakni Cristamen Sitomurang, menurut Armada Cristamen Sitomurang pada saat itu menjelaskan bahwa dana upah pungut tersebut dapat dibagikan sebagai insentif hal itu merujuk kepada Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 83.

Diketahui sebelumnya kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2013, 2014 dan 2015 ini mencapai Rp 2,1 Milyar

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi DED di Disdik Kota Binjai, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp491 Juta
Dugaan Perkara Pidana Pajak, potensi negara merugi Rp28,2 Miliar
Sidang Replik JPU, Dugaan Perkara Korupsi Kredit Macet Pembangunan Perumahan
Sekda Kabupaten Simalungun Diperiksa Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan
Dugaan Politisasi Kasus Korupsi di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan 
Korupsi Dana BLU di RSUP H Adam Malik, Para Mantan Pejabat di Vonis Beragam
Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi di UINSU, di Tunda
JPU Kejari Asahan Kesal Dengar Keterangan Terdakwa
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Desember 2024 - 12:46 WIB

Dugaan Korupsi DED di Disdik Kota Binjai, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp491 Juta

Selasa, 3 Desember 2024 - 06:11 WIB

Dugaan Perkara Pidana Pajak, potensi negara merugi Rp28,2 Miliar

Selasa, 26 November 2024 - 04:48 WIB

Sidang Replik JPU, Dugaan Perkara Korupsi Kredit Macet Pembangunan Perumahan

Jumat, 15 November 2024 - 06:59 WIB

Sekda Kabupaten Simalungun Diperiksa Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan

Kamis, 7 November 2024 - 13:26 WIB

Dugaan Politisasi Kasus Korupsi di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan 

Berita Terbaru