Mantan Kepala Desa Mainu Tengah Divonis 4 (empat) Tahun Penjara

Senin, 13 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[pendidikanantikorupsi.org] Senin, 13 Maret 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Adapun yang menjadi agenda sidang ialah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan menjatuhkan hukuman 4 (empat) Tahun Penjara dan denda Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap Mantan Kepala Desa Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Giwanto Alias Bibit.

Menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 394.170.365,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” Ujar Majelis Hakim.

Selain itu Majelis Hakim meminta kepada Terdakwa Agar membayar uang penggati sebesar Rp. 394.170.365,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti terhitung 1 (bulan) sejak putusan ini dibacakan maka memerintahkan Jaksa agar melelang harta benda milik terdakwa namun apabila harta benda Terdakwa tidak maka akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Adapun keadaan yang memberatkan pada putusan tersebut ialah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara, terdakwa belum mengembalikan keuangan kepada negara, Keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya.

Lebih lanjut Bendahara Kades Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Kiki Susan Hadianto, dihukum penjara selama satu tahun dan denda Rp50 juta dengan subsider dua bulan penjara.

Vonis Terdakwa Giwanto Alias Bibit lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang sebelumnya meminta agar Terdakwa dipidana 5 (lima tahun) penjara dan pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 394.170.365,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. (MDP)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar
CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum
Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 
Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir
Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut
PH Terdakwa Sangkot Ajukan Permintaan Menghadirkan BB dan Pemeriksaan Setempat Agar Perkara Dugaan Pencurian Menjadi Terang
Ketua Kelompok Tani Perjuangan VS PT. SPR, Ada Sisi Lain Yang Harus Diperhatikan Majelis Hakim
Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:49 WIB

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:04 WIB

CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum

Sabtu, 14 Februari 2026 - 14:42 WIB

Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:49 WIB

Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:13 WIB

Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut

Berita Terbaru